IDI Minta Kapasitas Pelayanan Kesehatan Ditambah Seiring Meningkatnya Kasus Covid-19

Kompas.com - 22/09/2020, 13:49 WIB
Tenaga kesehatan menggunakan alat pelindung diri (APD) menyiapkan peralatan kesehatan di ruang isolasi pasien Covid-19 di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (10/9/2020). Sebanyak 55 tempat tidur telah disiapkan pihak Pemerintah Kota Bekasi di stadion tersebut sebagai tempat untuk isolasi mandiri pasien Covid-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGTenaga kesehatan menggunakan alat pelindung diri (APD) menyiapkan peralatan kesehatan di ruang isolasi pasien Covid-19 di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (10/9/2020). Sebanyak 55 tempat tidur telah disiapkan pihak Pemerintah Kota Bekasi di stadion tersebut sebagai tempat untuk isolasi mandiri pasien Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Fakih mengatakan, kapasitas pelayanan kesehatan harus ditambah seiring makin meningkatnya kasus positif Covid-19.

Selain untuk mengakomodasi pasien, penambahan kapasitas juga bertujuan melindungi tenaga kesehatan.

"Ada dua hal penting yang harus kita siapkan. Pertama, menambah kapasitas pelayanan. Karena kalau kapasitas pelayanan tak ditambah kami khawatir ada saudara kita yang sakit lalu tak mendapatkan ruangan," ujar Fakih dalam talkshow daring bersama Satgas Penanganan Covid-19 yang ditayangkan melalui akun YouTube BNPB, Selasa (22/9/2020).

Baca juga: IDI Sudah Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Bakal Tinggi

Fakih khawatir kapasitas pelayanan kesehatan saat ini tidak mampu mengatasi penambahan pasien yang telah menembus 4.000 kasus per hari.

Akibatnya, petugas kesehatan akan mudah kelelahan dan penularan Covid-19 makin mudah terjadi.

"Sehingga ini untuk melindungi seluruh petugas kesehatan. Bukan hanya dokter ya. Kawan-kawan yang membantu membersihkan alat kesehatan kan itu juga petugas kesehatan yang rentan tertular," tutur Fakih.

 

Hal kedua yang perlu dilakukan yakni mengkampanyekan kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Menurut Fakih, jika kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih rendah, maka kasus penularan Covid-19 akan tetap tinggi.

"Berapapun kita tambah kapasitas layanan kesehatannya, maka tetap ada kekhawatiran pasien akan melebihi kapasitas," ucap Fakih.

"Sehingga kampanye ini kami harapkan bisa menekan penularan. Minimal masyarakat disiplin memakai masker," kata dia.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 4.176, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 248.852

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk 'Backdoor Diplomacy'

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk "Backdoor Diplomacy"

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X