Sejak UU Baru Disahkan, KPK Dinilai Kian Kehilangan Independensinya

Kompas.com - 22/09/2020, 13:25 WIB
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas seusai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo terkait pembahasan RUU Antiterorisme, di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas seusai bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo terkait pembahasan RUU Antiterorisme, di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Setahun setelah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) disahkan, Komisi Antirasuah itu dinilai semakin kehilangan independensinya.

Anggapan itu disampaikan mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas, dalam diskusi bertajuk 'Merefleksi Satu Tahun Revisi UU KPK, Mati Surinya Pemberantasan Korupsi' yang diselenggarakan Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Senin (21/9/2020).

Menurut dia, saat ini KPK tak jauh berbeda dengan instansi pemerintahan pada umumnya.

"Pegawai KPK jadi aparatur sipil negara (ASN) seperti pegawai negeri karena pasti terjadi benturan kepentingan politik dan bisnis berselingkuh secara terbuka," ucap Busyro seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Firli Bahuri Beberkan Empat Misi KPK

Ia pun turut menyoroti banyaknya perwira tinggi Polri yang ditempatkan di KPK. Setidaknya, saat ini sudah ada sembilan perwira tinggi Polri yang menempati jabatan di instansi tersebut.

Busyro khawatir, dengan semakin hilangnya independensi tersebut, praktik kerja pemberantasan korupsi yang menyasar aktor utama di balik skandal korupsi besar dapat terganggu.

Beberapa kasus besar itu antara lain Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Meikarta, eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), reklamasi teluk Jakarta, Bank Century, hingga e-KTP.

"Ditambah sikap pasif pimpinan KPK terhadap skandal korupsi tertinggi, yaitu dalam kasus Djoko Tjandra karena KPK punya kewenangan mestinya bisa segera diambil alih. Tapi ini yang diragukan karena masuknya birokrasi kleptorasi," imbuh Busyro.

Baca juga: Firli Bahuri Lantik Tiga Direktur dan Sembilan Koordinator Wilayah KPK

Terkait kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri, ia meragukan Dewan Pengawas KPK akan membuat rekomendasi yang meminta Firli mengundurkan diri karena melakukan pelanggaran etik.

Sementara itu, pengajar hukum administrasi negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, Pasal 32 UU KPK merupakan cek kosong bagi Dewan Pengawas KPK untuk melakukan pengawasan.

"Konteks pengawasan adalah menindaklanjuti saat ada laporan, rekomendasi tidak ada aturan detailnya. Kalau ada rekomendasi mengudurkan diri terus apa? Apa bisa memaksakan mengundurkan diri? Karena tetap hanya jadi rekomendasi," ucap Zainal.

Ia menambahkan, syarat agar seorang komisioner bisa diberhentikan yaitu karena melakukan perbuatan tercela.

Baca juga: 20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

"Saya lebih memilih kategorisasi yang mengatakan tindakan pelanggaran etik masuk dalam perbuatan tercela. Kalau Dewas 'clear' menyatakan Firli Bahuri melakukan pelanggaran berat dan bagian perbuatan tercela, maka kualifikasinya terpenuhi dan cukup untuk pemberhentian seorang komisioner KPK," imbuhnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34.000 Guru PPPK Tahun 2019

Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34.000 Guru PPPK Tahun 2019

Nasional
Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Nasional
Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

Nasional
Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

Nasional
34 Napi Terorisme dari JAD hingga Simpatisan ISIS Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

34 Napi Terorisme dari JAD hingga Simpatisan ISIS Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

Nasional
Seorang DPO Teroris di Jakarta Menyerahkan Diri ke Polsek Pasar Minggu

Seorang DPO Teroris di Jakarta Menyerahkan Diri ke Polsek Pasar Minggu

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Nasional
Mahfud: Hitungan Terakhir, Utang BLBI ke Negara Rp 110 Triliun Lebih

Mahfud: Hitungan Terakhir, Utang BLBI ke Negara Rp 110 Triliun Lebih

Nasional
Marak Ajakan Poligami Lewat Medsos, Guru Besar UI: Banyak Masyarakat yang Keliru Paham

Marak Ajakan Poligami Lewat Medsos, Guru Besar UI: Banyak Masyarakat yang Keliru Paham

Nasional
Nasdem Buka Peluang Generasi Z Jadi Caleg 2024

Nasdem Buka Peluang Generasi Z Jadi Caleg 2024

Nasional
Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar Terkait Izin Ekspor Benur

Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar Terkait Izin Ekspor Benur

Nasional
PKS Dorong Pemerintah Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas

PKS Dorong Pemerintah Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas

Nasional
Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi, Ini Daftar Polemiknya

Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi, Ini Daftar Polemiknya

Nasional
BMKG Dorong Pemda Tingkatkan Mitigasi dan Kewaspadaan Warga Terhadap Bencana

BMKG Dorong Pemda Tingkatkan Mitigasi dan Kewaspadaan Warga Terhadap Bencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X