LPSK Harap Presiden Turun Tangan dalam Penuntasan Kasus Djoko Tjandra

Kompas.com - 22/09/2020, 10:11 WIB
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suryo usai bertemu dengan Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (12/3/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKetua LPSK Hasto Atmojo Suryo usai bertemu dengan Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (12/3/2020).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK) mendorong Presiden Joko Widodo turun tangan dalam penanganan perkara-perkara yang terkait dengan skandal kasus DJoko Sugiarto Tjandra.

LPSK menilai, peran Jokowi dibutuhkan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sekaligus melakukan pembenahan kelembagaan instansi terkait.

"Presiden dapat mengambil peran sentral untuk dapat memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan koridor undang-undang dengan tidak pandang bulu” ujar Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dalam keterangan tertulis, Selasa (22/9/2020).

Baca juga: MAKI: Kasus Djoko Tjandra Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Ia menyebutkan, Presiden dapat membentuk tim independen/tim gabungan untuk melakukan koordinasi, evaluasi, dan monitoring terhadap kasus ini.

Hasto berharap pengusutan dapat membongkar oknum-oknum penegak hukum yang selama ini mengambil keuntungan dari kewenangan yang dimiliki.

"Gambaran para pihak yang berkelindan dalam perkara ini menunjukkan praktik mafia hukum masih menjadi pekerjaan rumah yang harus tuntaskan. Hal ini penting untuk menjaga wibawa penegakan hukum oleh negara," kata dia.

Bila tidak dituntaskan, Hasto khawatir hal ini akan mempengaruhi kepercayaan publik pada proses hukum itu sendiri serta dapat menciderai citra negara hukum sebagaimana amanat konstitusi.

Baca juga: Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Di sisi lain, LPSK juga memastikan akan melakukan perlindungan bagi saksi dalam perkara ini.

"Perlindungan terhadap saksi dan saksi pelaku mutlak diperlukan kehadirannya agar keterangan para saksi dapat mengungkap peran aktor-aktor utama dari perkara ini," ujar Hasto.

Secara khusus, Hasto berharap agar Anita Kolopaking, Pinangki Sirna Malasari, dan Andi Irfan Jaya yang telah menjadi tersangka, bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborators) dengan membuka peran pelaku utama lainnya serta mengungkap tindak pidana yang terjadi.

Selain itu, LPSK mendorong sinergi dengan penegak hukum dalam pemberian perlindungan kepada saksi kunci atau saksi pelaku yang mau bekerjasama agar dapat secara maksimal berkontribusi dalam pengungkapan perkara pidana terkait.

Baca juga: Minta KPK Usut Istilah Bapakmu-Bapakku dan King Maker dalam Kasus Djoko Tjandra, MAKI Serahkan Dokumen 200 Halaman

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X