Jokowi Minta Pembangunan Pelabuhan Patimban Dipercepat untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 22/09/2020, 10:00 WIB
Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju tertangkap kamera tak menggunakan masker saat rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/8/2020). Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju tertangkap kamera tak menggunakan masker saat rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, dipercepat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas secara virtual di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (22/9/2020).

"Kita akan percepat (pembangunan) Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Jawa Barat dan kita harapkan Pelabuhan Patimban ini memiliki peran yang penting dan strategis dalam pertumbuhan dan Perdagangan di wilayah Jawa Barat," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Perhatikan Dampak Sosial Ekonomi Pelabuhan Patimban bagi Nelayan

Ia mengatakan, keberadaan Pelabuhan Patimban akan melengkapi kebutuhan eskpor dan impor barang di Jawa Barat yang selama ini masih bergantung pada Pelabuhan Tanjung Priok.

Ia menambahkan, keberadaan pelabuhan ini nantinya akan menciptakan segitiga kawasan pertumbuhan ekonomi dengab Bandara Internasional Kertajati dan kawasan industri di Bekasi, Karawang, serta Purwakarta.

Dengan terhubungnya tiga wilayah tersebut, Jokowi meyakini komoditas ekspor dari Indonesia memiliki harga yang bisa bersaing dengan produk internasional lantaran efisiensi logistik yang tercipta.

Baca juga: Jokowi Ingin Pelabuhan Patimban Jadi Hub Besar Produksi Otomotif

"Terutama untuk produk-produk ekspor dan lebih khusus lagi di bidang otomotif. Karena itu sudah beberapa kali saya menyampaikan juga saat peninjauan di lapangan agar dilakukan percepatan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Patimban ini," lanjut Presiden.

Sebagai informasi, pembangunan Pelabuhan Patimban dilaksanakan dalam 3 Tahap. Tahap pertama, Pelabuhan Patimban direncanakan akan dapat melayani 3.75 juta peti kemas (TEUS).

Tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5.5 Juta TEUS dan pada tahap ketiga akan meningkat kembali hingga 7 juta TEUS (ultimate).

Secara umum, Pelabuhan Patimban akan melayani jenis muatan Peti Kemas dan Kendaraan Bermotor (Car Terminal) yang diangkut menggunakan kapal-kapal berukuran besar.

Baca juga: Pemerintah Sebut Pelabuhan Patimban akan Dikelola Swasta Jepang-Indonesia

Car Terminal ini nantinya memiliki kapasitas tampung hingga 600 ribu kendaraan per tahun pada kondisi ultimate alias sudah rampung semuanya.

Dengan adanya Car Terminal di Pelabuhan Patimban ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas khususnya untuk ekspor-impor produk kendaraan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Keberadaan Pelabuhan Patimban secara umum diharapkan dapat mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan, memperkuat ketahanan ekonomi, sekaligus mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas dari dan menuju Jakarta.

Diharapkan juga, pelabuhan ini dapat mendorong ekonomi masyarakat sekitar dan juga secara nasional.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Nasional
Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14  Maret

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14 Maret

Nasional
Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X