Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Kompas.com - 22/09/2020, 07:27 WIB
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan yang juga Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menjawab pertanyaan saat wawancara di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (18/6/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ADirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan yang juga Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menjawab pertanyaan saat wawancara di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (18/6/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto menolak informasi yang menyatakan bahwa Kantor Kemenkes menjadi salah satu titik klaster penularan Covid-19.

Menurutnya, pegawai Kemenkes banyak yang bertempat tinggal di Jabodetabek.

Setiap hari mereka berangkat dari rumahnya dengan menggunakan berbagai moda transportasi. Sehingga, risiko penularan bisa terjadi di mana saja.

Bahkan ia menekankan bahwa sekarang tidak ada lagi disebutkan klaster perkantoran, tapi klaster Jabodetabek.

Baca juga: Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Contact tracing yang kita lakukan terhadap semua pegawai Kemenkes yang positif Covid-19 itu penularannya tidak terjadi di kantor," ujar Yuri sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkes, Selasa (22/9/2020).

"Sekarang ini tidak bisa lagi disebutkan klaster kantor. Ini sudah klaster Jabodetabek,” lanjutnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Yuri pun mengungkapkan, penularan Covid-19 yang terjadi pada pegawai Kemenkes juga bisa saja terjadi di luar kantor.

Sebab, meski Kantor Kemenkes berada di Kuningan, tetapi sebagian besar pegawainya diperbantukan di luar kantor.

Baca juga: Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

"Seperti misalnya di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) baik di Bandara Soekarno Hatta mupun di Bandara Halim Perdana Kusuma," ungkap Yuri.

"Ada juga pegawai Kemenkes yang diperbantukan di RS Darurat Wisma Atlet menerima ribuan orang setiap hari untuk melakukan kontak tracing," lanjut dia.

Mereka inilah yang kemudian terpapar.

Yuri menegaskan, SOP protokol kesehatan sudah dijalankan dengan baik.

"Akan tetapi, risiko pekerjaan luar biasa. Ada juga pegawai Kemenkes yang bekerja di laboratorium, yang memang tidak pernah ketemu pasien tapi ketemu virusnya langsung," katanya.

Baca juga: Data Pemprov DKI, Kemenkes Jadi Klaster Penularan Covid-19 Tertinggi di Jakarta

"Petugas Laboratorium yang harus memeriksa spesimen lebih dari 1.000 setiap harinya, risiko tertular pasti ada. Ini bagian dari risiko yang sudah diprediksi," lanjut Yuri.

Kemenkes pun menerapkan SOP yang sangat ketat, bagi pegawai yang boleh ditugaskan adalah mereka yang tidak memiliki komorbid.

Sementara SOP di kantor Kemenkes diharuskan penyemprotan disinfekatan tiga kali dalam seminggu mencakup seluruh ruangan yang ada di kantor Kemenkes.

Tak hanya kantor, semua pegawai setelah melakukan tugas bergantian harus menjalani tes swab.

Baca juga: Setelah Klaster Keluarga, Penularan Covid-19 Merambah ke Klaster Perkantoran

“Dengan swab yang banyak kita bisa temukan semua orang positif COVID-19 karena memang tujuan kami melakukan proteksi pada pegawai supaya mereka bisa terjaga betul kondisi fisiknya dan kinerja ya bisa maksimal,” kata

Sebelumnya, Yuri mengatakan, para pegawai Kemenkes yang positif Covid-19 berstus tanpa gejala.

Namun, menurutnya saat ini sebagian besar pegawai Kemenkes itu sudah sembuh.

“Sekarang yang masih kita suruh isolasi secara mandiri mungkin tidak sampai 10 orang. Selebihnya sudah sembuh dan sudah bekerja lagi,” ujar Yuri sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenkes, Senin (21/9/2020).

Baca juga: Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Sayangnya, siaran pers tersebut tidak menyebutkan rincian keseluruhan jumlah pegawai yang terpapar Covid-19.

Padahal, beberapa waktu lalu sempat ramai diberitakan Kemenkes menjadi kementerian dengan jumlah kasus penularan Covid-19 tertinggi di antara instansi pemerintah lainnya.

Informasi tersebut disampaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui situs https://corona.jakarta.go.id/id/data-visualisasi, mengungkap adanya klaster penularan Covid-19 di kementerian, lembaga dan instansi pemerintah.

Data berdasarkan pencatatan hingga 7 September 2020 itu dilengkapi visualisasi yang bersifat sebagai pelengkap (komplemen) dari data Covid-19 Dinas Kesehatan.

Baca juga: Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Dalam dasbor/visualisasi ini, sumber-sumber data eksternal atau publik juga digunakan untuk memperkaya hasil visualisasi.

Dikutip dari data yang ditampilkan pada Kamis (17/9/2020), diketahui bahwa Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) menjadi klaster dengan jumlah kasus penularan terbanyak.

Tercatat ada 139 kasus penularan Covid-19 di Kemenkes.

Selain itu, data ini juga ditambah dengan jumlah kasus Covid-19 yang ditemukan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes dengan 49 kasus positif.

Berdasarkan data yang sama, kementerian lain dengan kasus penularan tertinggi adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan 90 kasus penularan.

Selanjutnya, ada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebanyak 42 kasus penularan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Fit and Proper Test' Calon Dubes Digelar Juli, Berikut Daftar Nama yang Beredar

"Fit and Proper Test" Calon Dubes Digelar Juli, Berikut Daftar Nama yang Beredar

Nasional
KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

KPK-Kemenhan Gelar Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

Nasional
KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

KPK Setor Uang Pengganti dan Denda 3 Terpidana ke Kas Negara, Salah Satunya dari Eks Anggota DPR

Nasional
Bali Jadi 'Pilot Project' Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Bali Jadi "Pilot Project" Wisata Berbasis Vaksin, Anggota DPR: Ujung-ujungnya Penularan Covid-19 Makin Menggila

Nasional
Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI Dinyatakan Lengkap

Nasional
ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

ASN Juga Tak Boleh ke Luar Daerah di Pekan yang Sama dengan Libur Nasional

Nasional
IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

IDI: Selama Pandemi, 401 Dokter Wafat akibat Covid-19

Nasional
Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Harapkan Banyak Testing, Satgas Covid-19 Gunakan Rapid Test Antigen untuk Skrining

Nasional
ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

ASN Dilarang Ambil Cuti Sesudah dan Sebelum Hari Libur Nasional

Nasional
150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

150 Dokter di Yogyakarta Positif Covid-19, Pasokan Oksigen Menurun

Nasional
Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

Nasional
Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Cegah Praktik Penyiksaan dan Penghukuman Kejam

Nasional
Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Kasus Kebocoran 279 Juta Data WNI, Polri Sudah Geledah Kantor BPJS Kesehatan

Nasional
UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

UPDATE: 181.435 Orang, Rekor Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Indonesia

Nasional
Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Perketat Alat Tes Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X