Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Kompas.com - 22/09/2020, 06:12 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengaku sudah meminta agar tahapan Pilkada 2020 ditunda.

Ia mengingatkan, jangan sampai pemerintah dan DPR salah langkah dan perhitungan dengan tetap melanjutkan tahapan pilkada.

"Bahasa kita agak keras memang, 'pilkada masih bisa ditunda, pemulihan ekonomi masih bisa ditunda, nyawa tidak bisa ditunda kepergiaannya'," kata Pangi dalam keterangan tertulis, Senin (21/9/2020).

Baca juga: Gubernur Sulsel soal Pilkada di Tengah Pandemi: Kita Harap Tak Ada Klaster Baru

Pangi mengatakan, sektor ekonomi masih bisa dipulihkan pemerintah. Namun, ratusan dokter yang meninggal dunia karena Covid-19 tak akan bisa kembali.

Menurut dia, Indonesia semakin gagap dalam melindungi rakyat dari ganasnya Covid-19 sehingga wajar WHO marah melihat negara-negara yang cenderung memulihkan ekonomi ketimbang kesehatan rakyat.

"Untuk apa pemulihan ekonomi, untuk apa demokrasi, kalau rakyat menjadi tumbal, karena klaster pilkada yang makin mengkhawatirkan, ini namanya mati celaka," ujar dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pangi menyinggung sikap Presiden Jokowi, KPU, partai politik yang kompak menginginkan pilkada tetap dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19.

Ia membandingkan, sikap Pemerintah Indonesia dengan Selandia Baru.

Adapun Pemerintah Selandia Baru menunda agenda politik di tingkat pemilihan presiden (pilpres) karena pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Pangi juga mengaku heran dengan sikap pemerintah yang bisa menunda pelaksanaan pilkades, tetapi sulit untuk menunda Pilkada 2020.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Nasional
Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Nasional
OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Nasional
Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Nasional
Bupati Kuansing Andi Putra Terjaring OTT, KPK: Terkait Dugaan Suap Perizinan Perkebunan

Bupati Kuansing Andi Putra Terjaring OTT, KPK: Terkait Dugaan Suap Perizinan Perkebunan

Nasional
Tokoh Agama Berperan Penting dalam Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak

Tokoh Agama Berperan Penting dalam Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak

Nasional
Kapolsek Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Disanksi Mutasi, Imparsial: Sangat Tidak Cukup

Kapolsek Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Disanksi Mutasi, Imparsial: Sangat Tidak Cukup

Nasional
OTT di Riau, KPK Tangkap Bupati Kuansing Andi Putra

OTT di Riau, KPK Tangkap Bupati Kuansing Andi Putra

Nasional
UNJ Akan Ubah Aturan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Aliansi Dosen: Ada Kepentingan Non-akademik

UNJ Akan Ubah Aturan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Aliansi Dosen: Ada Kepentingan Non-akademik

Nasional
Menko PMK Tekankan Pentingnya Kecepatan dan Keakuratan Data Program JKN

Menko PMK Tekankan Pentingnya Kecepatan dan Keakuratan Data Program JKN

Nasional
Kasus Gratifikasi Puput Tantiana, KPK Periksa 9 Pejabat Probolinggo sebagai Saksi

Kasus Gratifikasi Puput Tantiana, KPK Periksa 9 Pejabat Probolinggo sebagai Saksi

Nasional
Dukung Jokowi Tutup BUMN Tak Berkembang, Puan: Percuma Bertahan, Hanya Jadi Beban Negara

Dukung Jokowi Tutup BUMN Tak Berkembang, Puan: Percuma Bertahan, Hanya Jadi Beban Negara

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Begini Aturan Kegiatan Olahraga di Daerah Level 3-2

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Begini Aturan Kegiatan Olahraga di Daerah Level 3-2

Nasional
Sejarah Pertempuran Laut Arafuru antara Indonesia dan Belanda

Sejarah Pertempuran Laut Arafuru antara Indonesia dan Belanda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.