Kompas.com - 21/09/2020, 15:56 WIB
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, agenda Pilkada 2020 harus terus dilanjutkan.

Menurut dia, tidak alasan pilkada mesti ditunda lagi.

"Hemat saya, tidak perlu ditunda. Sebab tahapan sudah berjalan, para calon kepala daerah sudah mendaftar dan mulai bekerja," kata Jazilul saat dihubungi, Senin (21/9/2020).

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Perkuat Protokol Kesehatan dalam Pilkada

Jazilul menilai, penundaan pilkada nantinya malah akan berdampak buruk bagi masyarakat.

Menurut dia, penundaan akan menurunkan kepercayaan publik dan memicu krisis ekonomi yang lebih dalam.

"Penundaan juga akan berdampak pada rendahnya kepercayaan publik dan pelaku usaha, sehingga akan memicu krisis ekonomi yang lebih dalam," kata dia. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ujungnya rakyat juga yang akan menderita," ucap dia. 

Sementara itu, berbagai kalangan mulai dari organisasi kemasyarakatan, organisasi nonpemerintah, hingga ahli epidemiologi mendesak pemerintah menunda pilkada 2020.

Desakan itu berlandaskan kemungkinan terjadinya kerumunan dalam tahapan-tahapan pilkada yang bisa menjadi klsuter baru penularan Covid-19 di sejumlah wilayah.

Dilansir harian Kompas, Senin (21/9/2020), ahli epidemiologi Universitas Indonesia Iwan Ariawan berpendapat, kurva epidemi masih naik dan belum terkendali.

Menurut dia, tidak ada yang mengetahui kapan pandemi berakhir. Jika kondisi penularan terus terjadi secara signifikan, diperkirakan pandemi ini akan selesai pada 2022.

"Ini belum menghitung kluster-kluster pilkada," kata Iwan.

Baca juga: Siap Terapkan Protokol Kesehatan, Benyamin Davnie Tak Setuju Pilkada Tangsel Ditunda

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, jika masa kampanye dan pencoblosan tidak diantisipasi, akan menciptakan kerumunan yang luar biasa.

Dengan demikian, penularan virus terjadi secara masif.

"Agak sulit membayangkan kalau calon terpapar Covid-19, komisioner KPU dan Bawaslu terpapar Covid-19. Ini festival Covid-19 atau pilkada," ujar dia. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Antikorupsi, Wapres Ma'ruf Minta Hukuman Tegas ke Setiap Pelaku Korupsi

Hari Antikorupsi, Wapres Ma'ruf Minta Hukuman Tegas ke Setiap Pelaku Korupsi

Nasional
Vonis Mark Sungkar Diperberat Jadi 2,5 Tahun Penjara

Vonis Mark Sungkar Diperberat Jadi 2,5 Tahun Penjara

Nasional
Di Acara Hakordia, Ketua KPK Sebut Integritas Pejabat di Atas Rata-rata

Di Acara Hakordia, Ketua KPK Sebut Integritas Pejabat di Atas Rata-rata

Nasional
Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Ketua KPK: Di Tangan Bapak Presidenlah, Kami Berharap Korupsi Dientaskan

Nasional
Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Baru 8,06 Persen Populasi Negara Berpendapatan Rendah yang Divaksin Covid-19, Menlu: Tak Bisa Dibiarkan

Nasional
Menyembuhkan Islamofobia

Menyembuhkan Islamofobia

Nasional
Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Nasional
Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Nasional
Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Nasional
Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Nasional
Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Nasional
Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Nasional
Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Nasional
Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Nasional
Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.