Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum PKB: Pilkada Tidak Perlu Ditunda, Rakyat Akan Menderita

Kompas.com - 21/09/2020, 15:56 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, agenda Pilkada 2020 harus terus dilanjutkan.

Menurut dia, tidak alasan pilkada mesti ditunda lagi.

"Hemat saya, tidak perlu ditunda. Sebab tahapan sudah berjalan, para calon kepala daerah sudah mendaftar dan mulai bekerja," kata Jazilul saat dihubungi, Senin (21/9/2020).

Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Perkuat Protokol Kesehatan dalam Pilkada

Jazilul menilai, penundaan pilkada nantinya malah akan berdampak buruk bagi masyarakat.

Menurut dia, penundaan akan menurunkan kepercayaan publik dan memicu krisis ekonomi yang lebih dalam.

"Penundaan juga akan berdampak pada rendahnya kepercayaan publik dan pelaku usaha, sehingga akan memicu krisis ekonomi yang lebih dalam," kata dia. 

"Ujungnya rakyat juga yang akan menderita," ucap dia. 

Sementara itu, berbagai kalangan mulai dari organisasi kemasyarakatan, organisasi nonpemerintah, hingga ahli epidemiologi mendesak pemerintah menunda pilkada 2020.

Desakan itu berlandaskan kemungkinan terjadinya kerumunan dalam tahapan-tahapan pilkada yang bisa menjadi klsuter baru penularan Covid-19 di sejumlah wilayah.

Dilansir harian Kompas, Senin (21/9/2020), ahli epidemiologi Universitas Indonesia Iwan Ariawan berpendapat, kurva epidemi masih naik dan belum terkendali.

Menurut dia, tidak ada yang mengetahui kapan pandemi berakhir. Jika kondisi penularan terus terjadi secara signifikan, diperkirakan pandemi ini akan selesai pada 2022.

"Ini belum menghitung kluster-kluster pilkada," kata Iwan.

Baca juga: Siap Terapkan Protokol Kesehatan, Benyamin Davnie Tak Setuju Pilkada Tangsel Ditunda

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, jika masa kampanye dan pencoblosan tidak diantisipasi, akan menciptakan kerumunan yang luar biasa.

Dengan demikian, penularan virus terjadi secara masif.

"Agak sulit membayangkan kalau calon terpapar Covid-19, komisioner KPU dan Bawaslu terpapar Covid-19. Ini festival Covid-19 atau pilkada," ujar dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com