Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tiga Menteri Jokowi yang Positif Covid-19

Kompas.com - 21/09/2020, 15:38 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

Menurut Dasco, Edhy Prabowo sempat dirawat di Intensive Care Unit (ICU) Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Namun belakangan kondisinya sudah berangsur membaik.

"Bahwa benar yang bersangkutan Saudara Edhy Prabowo terkena Covid-19. Saudara Edhy Prabowo merasa keadaannya sehat dan sudah makan enak, dan alhamdulillah hasil swab sudah negatif," kata Sufmi dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (17/9/2020).

Menteri Agama

Terbaru, Menteri Agama Fachrul Razi juga dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil tes swab 17 September.

Namun, saat ini kondisi fisik Fachrul dalam keadaan baik. Kabar ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Agama Kevin Haikal.

"Pada 17 September, Menag melakukan tes swab dan hasilnya positif," ujar Kevin, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (21/9/2020). 

Baca juga: Positif Covid-19, Menteri Agama Diisolasi di Rumah Sakit

Meski dalam kondisi baik, saat ini Fachrul tengah menjalani proses isolasi dan istirahat.

Untuk pelaksanaan tugas birokrasi, Fachrul sudah berkoordinasi sekaligus mendelegasikannya kepada Wakil Menteri Agama, serta memberi arahan kepada para pejabat terkait.

Melui jubirnya, Fachrul pun berpesan agar masyarakat benar-benar patuh pada protokol kesehatan. Ia menyebutkan, siapa pun bisa terkena virus corona.

Birokrasi belum siap

Selain menteri, beberapa pejabat lain juga sudah dinyatakan Covid-19, baik di tingkat pusat hingga daerah.

Anggota Tim Ahli Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Agus Heruanto Hadna menilai, birokrasi Indonesia belum siap menghadapi situasi pandemi seperti Covid-19.

Ia menyebut, sistem birokrasi yang berjalan saat ini masih dijalankan dengan pendekatan lama yang tidak sesuai dengan kondisi pandemi.

Pendekatan lama yang dimaksud yaitu masih banyaknya individu di kalangan pemerintahan yang enggan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di instansi masing-masing.

"Sebagai pejabat yang melayani publik atau masyarakat, intensitas bertemu orang sangat tinggi dan karena itu mereka rentan tertular. Untuk mengatasinya, harus ada perubahan sistem tata laksana pelayanan publik," ucap Agus seperti dilansir dari Kompas.id, Sabtu (19/9/2020).

Baca juga: 369 Karyawan Pabrik Epson Cikarang Terpapar Covid-19

Ia juga mengatakan, pemerintah perlu menitikberatkan penanganan pandemi melalui pendekatan kesehatan, bukan ekonomi.

Hal itu, menurut Agus, selain untuk menghindari ketidakjelasan, juga meminimalkan sikap pejabat publik maupun penyelenggara negara yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan.

"Belajar dari kesalahan, pemerintah harus tegas memihak pada kesehatan. Keselamatan rakyat nomor satu. Ekonomi tidak perlu ditakutkan," ucap dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com