Rentetan Pejabat Publik dan Penyelenggara Negara yang Positif Covid-19

Bersamaan dengan Pramono, anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris juga menyatakan bahwa dirinya positif Covid-19.

Adapun di ranah pejabat publik ada nama Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang kini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto akibat penyakit yang sama

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga harus menjalani perawatan di RSPAD pada Maret 2020.

Tak hanya di tingkat pusat, di tingkat daerah pun para pejabat publik juga banyak yang terpapar virus corona. Pekan lalu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah tutup usia setelah sempat dinyatakan positif Covid-19.

Baca juga: Terinfeksi Covid-19, Sekda DKI Jakarta Saefullah Meninggal Dunia

Sebelum Saefullah, ada lima kepala daerah yang dilaporkan meninggal dunia akibat Covid-19. Kelimanya yaitu Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifudin, Wakil Bupati Way Kanan Edward Antony, Wali Kota Banjar Baru Nadjmi Adhani, Wali Kota Tanjung Pinang Syahrul, dan Bupati Morowali Utara Aptripel Tumimomor.

Klaster pemerintahan

Penularan Covid-19 juga tercatat di sejumlah lingkungan perkantoran kementerian, lembaga, dan instansi pemerintahan.

Berdasarkan data yang dilansir melalui https://corona.jakarta.go.id/id/data-visualisasi, per 7 September, Kementerian Kesehatan menjadi instansi pemeirntahan dengan jumlah kasus penularan tertinggi.

Baca juga: Data Klaster Penularan Covid-19 di Kementerian, Kemenkes Tertinggi

Tercatat, ada 139 kasus penularan Covid-19 di Kemenkes. Selain itu juga dilaporkan ada 49 kasus positif di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes.

Berdasarkan data yang sama, kementerian lain dengan kasus penularan tertinggi adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan 90 kasus penularan.

Selanjutnya, ada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebanyak 42 kasus penularan.

Potensi terganggu

Tentunya, bertambahnya kasus penularan Covid-19, baik di masyarakat maupun terhadap pejabat publik atau penyelenggara negara, tidak diharapkan oleh semua pihak.

Khusus bagi penyelenggara negara, Guru Besar Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada Sofian Effendi khawatir, kian meningkatnya mereka yang tertular dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan.

Imbasnya, pelayanan publik pun berpotensi terganggu.

Baca juga: Menag Fachrul Razi Positif Covid-19, Komisi VIII Akan Tes Swab Anggota dan Staf