Banyak Pejabat Positif Covid-19, Pemerintah Dinilai Belum Siap Hadapi Pandemi

Kompas.com - 20/09/2020, 13:32 WIB
Pelanggar protokol kesehatan yang tertangkap tak menggunakan masker oleh Satgas Covid-19 diberikan sanksi sosial untuk membersihkan rumput dan daun di pelataran Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (17/9/2020). KOMPAS.com/AJI YK PUTRAPelanggar protokol kesehatan yang tertangkap tak menggunakan masker oleh Satgas Covid-19 diberikan sanksi sosial untuk membersihkan rumput dan daun di pelataran Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (17/9/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Birokrasi Indonesia dinilai belum siap menghadapi situasi pandemi seperti Covid-19. Hal itu menyusul banyaknya kasus pejabat publik dan pemerintahan yang terpapar Covid-19.

Anggota Tim Ahli Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Agus Heruanto Hadna menilai, sistem birokrasi yang berjalan saat ini masih dijalankan dengan pendekatan lama yang tidak sesuai dengan kondisi pandemi.

Pendekatan lama yang dimaksud yaitu masih banyaknya individu di kalangan pemerintahan yang enggan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di instansi masing-masing.

"Sebagai pejabat yang melayani publik atau masyarakat, intensitas bertemu orang sangat tinggi dan karena itu mereka rentan tertular. Untuk mengatasinya, harus ada perubahan sistem tata laksana pelayanan publik," ucap Agus seperti dilansir dari Kompas.id, Sabtu (19/9/2020).

Baca juga: Sri Mulyani: Pandemi Covid-19 Sadarkan Dunia Pentingnya Investasi

Jika kondisi ini terus dibiarkan, ia khawatir banyak pelayanan publik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat justru tertunda.

Ia menambahkan, pemerintah juga perlu menitikberatkan penanganan pandemi melalui pendekatan kesehatan, bukan ekonomi. Hal itu, menurut Agus, selain untuk menghindari ketidakjelasan, juga meminimalsir sikap pejabat publik maupun penyelenggara negara yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan.

"Belajar dari kesalahan, pemerintah harus tegas memihak pada kesehatan. Keselamatan rakyat nomor satu. Ekonomi tidak perlu ditakutkan," ucapnya.

"Pengalaman kita pada krisis tahun 1998, kekuatan ekonomi di bawah itu yang menjadi bumper ekonomi kita. Sektor informal tidak terdampak parah. Yang terdampak adalah kelompok ekonomi elite yang ada di atas," imbuh Agus.

Baca juga: Seminggu Tewaskan 50.000 Orang, WHO Ingatkan Lonjakan Kasus Covid-19

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi dinyatakan positif Covid-19.

Selain itu, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris juga diumumkan terpapar virus corona.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Nasional
Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Nasional
Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

Nasional
Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Nasional
UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

Nasional
UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

Nasional
Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Nasional
UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X