Keterwakilan Perempuan di Struktur Kepengurusan Gerindra yang Baru 33,56 Persen

Kompas.com - 20/09/2020, 12:18 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARISekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengumumkan struktur kepengurusan partainya untuk tahun 2020-2025.

Susunan kepengurusan itu merupakan hasil dari Kongres Luar Biasa Gerindra pada 8 Agustus 2020, yang kini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly.

"Jumlah anggota kepengurusan Partai Gerindra terbaru antara lain, dewan pembina berjumlah 89 orang, dewan penasehat berjumlah 48 orang, dewan pakar berjumlah 43 orang," kata Muzani melalui tayangan YouTube Gerindra TV, Sabtu (19/9/2020).

"Dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra berjumlah 292 orang," ujar dia.

Baca juga: Susunan Pengurus Gerindra Terbaru, dari Ketua Umum, Pengurus Harian hingga 12 Wakil

Muzani mengatakan, struktur pengurus harian DPP Gerindra telah memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Dari 292 orang, jumlah pengurus harian laki-laki sebanyak 194 orang atau 66,44 persen. Sementara jumlah pengurus perempuan berjumlah 98 orang 33,56 persen.

"Jumlah ini telah melampaui dari ketentuan undang-undang partai politik di mana parpol harus mencantumkan perwakilan perempuan minimal 30 persen," ujar Muzani.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dengan demikian maka jumlah yang kami ajukan untuk perempuan oleh Kementerian Hukum dan HAM telah dinyatakan sesuai Undang-undang Partai Politik," kata dia.

Sejumlah nama perempuan yang masuk dalam susunan kepengurusan pusat Partai Gerindra antara lain Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Keponakan Prabowo Subianto ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum bidang Pemuda, Perempuan dan Anak Partai Gerinda.

Ada juga Putih Sari yang menjabat sebagai wakil ketua umum bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Lalu ada Susi Marleny Bachsin yang menjabat sebagai wakil ketua umum bidang pendidikan dan infrastruktur.

Adapun syarat minimal keterwakilan perempuan di kepengurusan partai politik tingkat pusat tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012. Pasal 8 Ayat (2) UU tersebut mengatakan, "Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: e. Menyertakan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat".

Berikut susunan pengurus Partai Gerindra yang terbaru yang diumumkan Ahmad Muzani, mulai dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris, hingga Bendahara:

  • Ketua Umum: Prabowo Subianto
  • Wakil Ketua Umum bidang Organisasi, Kaderisasi, Keanggotaan dan Pemenangan Pemilu: Sufmi Dasco Ahmad
  • Wakil Ketua Umum bidang Luar Negeri: Fadli Zon
  • Wakil Ketua Umum bidang Ideologi, Politik Pemerintahan, Disiplin Partai dan Informasi Strategis: Sugiono
  • Wakil ketua umum bidang ekonomi dan lingkungan hidup: Edhy Prabowo
  • Wakil Ketua Umum bidang Pertahanan dan Keamanan: Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun
  • Wakil Ketua Umum bidang Pemberdayaan Potensi Jaringan, Koperasi, dan UMKM: Ferry Joko Yulianto
  • Wakil Ketua Umum bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan: drg. Putih Sari
  • Wakil Ketua Umum bidang Pemuda, Perempuan dan Anak: Rahayu Saraswati Djojohadikusumo
  • Wakil Ketua Umum bidang Hukum dan Advokasi: Habihurokhman
  • Wakil Ketua Umum bidang Pengabdian Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat: Sumarjati Arjoso
  • Wakil Ketua Umum bidang Pendidikan dan Infrastruktur: Susi Marleny Bachsin
  • Wakil Ketua Umum bidang Agama: Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan Hasyim)
  • Sekretaris Jenderal: Ahmad muzani
  • Bendahara Umum: Thomas Mulyatno Djiwandono



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Temuan Varian Delta Terus Meluas, Ketua MPR: Pemerintah Perlu Canangkan Penggunaan Masker Double

Temuan Varian Delta Terus Meluas, Ketua MPR: Pemerintah Perlu Canangkan Penggunaan Masker Double

Nasional
Kasus Covid-19 Anak Meningkat, Menteri PPPA Minta Prokes Keluarga Digalakkan

Kasus Covid-19 Anak Meningkat, Menteri PPPA Minta Prokes Keluarga Digalakkan

Nasional
Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Nasional
IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

Nasional
Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Nasional
Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Nasional
Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Nasional
Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Nasional
Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Nasional
PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

Nasional
Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Nasional
Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Nasional
Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X