Kompas.com - 20/09/2020, 11:45 WIB
Kongres Luar Biasa Partai Gerindra pada Sabtu (8/8/2020) menetapkan Prabowo Subianto untuk kembali menjadi ketua umum. DOKUMENTASI GERINDRAKongres Luar Biasa Partai Gerindra pada Sabtu (8/8/2020) menetapkan Prabowo Subianto untuk kembali menjadi ketua umum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Struktur kepengurusan Partai Gerindra periode 2020-2025 diumumkan. Susunan kepengurusan partai terbaru itu merupakan hasil dari Kongres Luar Biasa Gerindra yang digelar 8 Agustus lalu.

Hasil Kongres Luar Biasa tersebut telah disahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Jumlah anggota kepengurusan Partai Gerindra terbaru antara lain, dewan pembina berjumlah 89 orang, dewan penasehat berjumlah 48 orang, dewan pakar berjumlah 43 orang," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani melalui tayangan YouTube Gerindra TV, Sabtu (19/9/2020).

"Dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra berjumlah 292 orang," tuturnya.

Baca juga: Prabowo Daftarkan Kepengurusan Baru Partai Gerindra ke Kemenkumham

Dalam susunan kepengurusan Partai Gerindra yang baru, Prabowo Subianto kembali ditunjuk sebagai ketua umum. Prabowo juga menjabat sebagai ketua dewan pembina.

Oleh karenanya, kata Muzani, Prabowo bertanggung jawab untuk menata berbagai macam perkembangan partai agar dapat menghadapi perkembangan situasi politik.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Prabowo juga diberikan mandat penuh untuk mengambil keputusan yang dianggap penting, termasuk penetapan calon presiden, calon wakil presiden hingga calon menteri yang diajukan Partai Gerindra.

Begitu juga dengan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon wali kota dan wakil wali kota yang diajukan Gerindra.

"Dalam kaitan dengan internal, ketua umum dan ketua dewan pembina diberi mandat untuk menetapkan calon anggota DPR RI, calon anggota DPR provinsi, calon anggota DPR kabupaten/kota, dan calon-calon ketua dewan pimpinan daerah, ketua dewan pimpinan cabang," ujar Muzani.

"Selanjutnya beliau bertanggung jawab dan mengambil kebijakan-kebijakan internal lainnya," tambah dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Nasional
Menkes: Biarkan Virus Menular, yang Penting Pasien Covid-19 Tak Melebihi Kapasitas Rumah Sakit

Menkes: Biarkan Virus Menular, yang Penting Pasien Covid-19 Tak Melebihi Kapasitas Rumah Sakit

Nasional
KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X