Covid-19 di Tengah Penyelenggara dan Desakan Penundaan Pilkada Serentak

Hal serupa disampaikan Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Titi menyebutkan, terus bertambahnya penyelenggara pemilu yang dinyatakan positif Covid-19 menjadi bukti berisikonya penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi.

"Terus bertambahnya penyelenggara pemilu yang terkonfirmasi positif Covid-19 membuktikan betapa besarnya risiko penyelenggaraan Pilkada 2020 pada jajaran penyelenggara pemilu," kata Titi kepada pada 10 September.

Titi khawatir terjadi fenomena gunung es. Penyelenggara yang positif Covid-19 sebenarnya tidak segelintir, hanya saja tidak tampak. Apalagi, tidak semua penyelenggara pilkada punya akses swab test yang terjamin validasinya.

KPU didorong untuk segera menelusuri sumber penularan virus. Penelusuran harus dilakukan secara serius dan terbuka ke publik sehingga masyarakat memahami kondisi yang dialami penyelenggara Pilkada.

KPU juga diminta lebih tegas dalam menyusun strategi dan antisipasi penanganan virus selama penyelenggaraan pilkada sehingga penularan Covid-19 tak terulang di kalangan penyelenggara.

"Sebab penyelenggara saja yang bisa dibilang ketat dalam menerapkan protokol kesehatan bisa tertular, apalagi para pihak yang masih abai dengan disiplin pada protokol kesehatan," ujar Titi.

KPU juga didorong untuk melakukan mitigasi risiko secara komprehensif dan melibatkan seluruh pihak yang punya otoritas.

Titi mengatakan, KPU tak boleh menganggap enteng peristiwa ini. Jika kondisi pandemi dinilai kian memburuk dan tak memungkinkan dilakukannya pemilihan, penundaan pilkada masih bisa dilakukan.

Tetap berlanjut

Meski penyebaran Covid-19 terus meluas, Arief Budiman menyatakan Pilkada 2020 tetap berlanjut. Ia mengatakan, belum ada pikiran untuk menunda Pilkada Serentak 2020.

Arief berharap jelang pemungutan suara pada Desember nanti angka penularan Covid-19 sudah melandai.

"Belum ada pikiran itu. Ya mudah-mudahanlah pandemi Covid-19 ini melandai sampai Desember nanti," ujar Arief, kemarin.

"Sampai hari ini masih siap semua (tahapan pilkada)," lanjut dia.

Sementara, melihat banyaknya penyelenggara yang positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menyatakan turut prihatin. Saan mengatakan, KPU RI dan KPU provinsi harus mengantisipasi penyebaran lebih luas dengan melakukan tes swab.

"KPU RI dan KPU provinsi yang sempat berinteraksi itu penting juga berjaga-jaga melakukan swab test, itu penting," kata Saan, Jumat

Namun, Saan menilai hal tersebut tidak akan mengganggu proses tahapan pilkada. Sebab, KPU memiliki tujuh komisioner.

"Menurut saya sih enggak akan terganggu persiapan-persiapan soal pilkada," ujarnya.

Terkait banyak usulan agar tahapan pilkada ditunda, Saan mengatakan, sampai saat ini DPR belum memiliki rencana untuk membahas penundaan tahapan pilkada dengan KPU.