Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Dinilai Tak Tegas Bikin Kebijakan

Kompas.com - 20/09/2020, 09:02 WIB
Ilustrasi virus corona SHUTTERSTOCK/creativenekoIlustrasi virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, tingginya peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia akibat ketidaktegasan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan.

Sejak awal, menurut Agus, kebijakan dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dinilai belum dilakukan secara maksimal.

“Contohnya PSBB di Jakarta, tanpa bukti scientific kesehatan diubah transisi dan semua dibebaskan, kalau sudah begitu namanya herd immunity, sekarang karena (kasus) naik terus terapkan lagi PSBB. Kita sudah rugi waktu, rugi tenaga dan rugi anggaran,” kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Minggu (20/9/2020).

“Terus sekarang mau dibalikin, rem diinjek ya melintir semua, sekarang kan juga masih 25 persen, diketatkan tapi enggak ketat,” lanjut dia.

Baca juga: Luhut: Tidak Usah Komentar kalau Belum Paham Penanganan Covid-19

Ketidaktegasan pemerintah, kata Agus, bahkan terlihat sejak awal munculnya pandemi Covid-19.

Ia mencontohkan diberlakukannya izin tranportasi saat mudik lebaran yang dinilai berpotensi menjadi klaster penyebaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Itu kan awalnya ketika Menteri Perhubungan mengatakan transportasi lebaran dikendorkan, itu kan sudah keputusan kurang tepat menurut saya. Dari situlah berawal terus tidak ada ketegasan di pemerintah,” ujar Agus.

Agus menyarankan pemerintah mengambil kebijakan lockdown total untuk dapat memetakan persebaran Covid-19. 

Lockdown tidak hanya di Jakarta tetapi juga di Pulau Jawa. Sebab, 60 persen populasi berada di Pulau Jawa.

“Jadi susah kalau enggak di-lockdown total, enggak bisa, di-lockdown sambil di-review, bagaimana detik by detik, turun enggak di daerah sana, turun enggak di daerah sini,” kata Agus.

“Kalau di Jawa kita bisa rem artinya tidak ada orang terbang ke mana-mana, tetapi juga PCR test-nya harus mengikuti standart WHO yang per satu juta penduduk itu,” ujar dia.

Indonesia kembali mencetak angka penambahan tertinggi kasus harian pasien positif virus corona atau Covid-19.

Baca juga: Epidemiolog: Kembalikan Penanganan Covid-19 kepada Kemenkes

Berdasarkan data pemerintah Sabtu kemarin, ada penambahan pasien positif Covid-19 sebanyak 4.168 orang dalam 24 jam terakhir.

Angka penambahan kasus harian tersebut merupakan yang tertinggi sejak kasus perdana Covid-19 diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret lalu.

Dengan demikian, jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia kini mencapai 240.687 orang.

Informasi tersebut disampaikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui data yang dibagikan Satgas Penanganan Covid-19 pada Sabtu sore.

Berdasarkan catatan Kompas.com, angka penambahan pasien harian tertinggi sebelumnya terjadi pada 16 Septemebr, sebanyak 3.963 orang.

Data yang dibagikan pada Sabtu sore juga menunjukkan penambahan pasien sembuh sebanyak 3.576 orang. Dengan demikian, pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 sudah sebanyak 174.350 orang.

Kendati demikian, pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 juga bertambah sebanyak 112 orang, sehingga jumlah pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 menjadi 9.448 orang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X