Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Dinilai Tak Tegas Bikin Kebijakan

Kompas.com - 20/09/2020, 09:02 WIB
Ilustrasi virus corona SHUTTERSTOCK/creativenekoIlustrasi virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, tingginya peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia akibat ketidaktegasan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan.

Sejak awal, menurut Agus, kebijakan dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dinilai belum dilakukan secara maksimal.

“Contohnya PSBB di Jakarta, tanpa bukti scientific kesehatan diubah transisi dan semua dibebaskan, kalau sudah begitu namanya herd immunity, sekarang karena (kasus) naik terus terapkan lagi PSBB. Kita sudah rugi waktu, rugi tenaga dan rugi anggaran,” kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Minggu (20/9/2020).

“Terus sekarang mau dibalikin, rem diinjek ya melintir semua, sekarang kan juga masih 25 persen, diketatkan tapi enggak ketat,” lanjut dia.

Baca juga: Luhut: Tidak Usah Komentar kalau Belum Paham Penanganan Covid-19

Ketidaktegasan pemerintah, kata Agus, bahkan terlihat sejak awal munculnya pandemi Covid-19.

Ia mencontohkan diberlakukannya izin tranportasi saat mudik lebaran yang dinilai berpotensi menjadi klaster penyebaran.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Itu kan awalnya ketika Menteri Perhubungan mengatakan transportasi lebaran dikendorkan, itu kan sudah keputusan kurang tepat menurut saya. Dari situlah berawal terus tidak ada ketegasan di pemerintah,” ujar Agus.

Agus menyarankan pemerintah mengambil kebijakan lockdown total untuk dapat memetakan persebaran Covid-19. 

Lockdown tidak hanya di Jakarta tetapi juga di Pulau Jawa. Sebab, 60 persen populasi berada di Pulau Jawa.

“Jadi susah kalau enggak di-lockdown total, enggak bisa, di-lockdown sambil di-review, bagaimana detik by detik, turun enggak di daerah sana, turun enggak di daerah sini,” kata Agus.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

Nasional
TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

Nasional
Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Nasional
Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Nasional
Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Nasional
Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Nasional
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Nasional
Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Nasional
Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Nasional
Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Nasional
Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Nasional
Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Nasional
Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X