Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Dinilai Tak Tegas Bikin Kebijakan

Kompas.com - 20/09/2020, 09:02 WIB
Ilustrasi virus corona SHUTTERSTOCK/creativenekoIlustrasi virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, tingginya peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia akibat ketidaktegasan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan.

Sejak awal, menurut Agus, kebijakan dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dinilai belum dilakukan secara maksimal.

“Contohnya PSBB di Jakarta, tanpa bukti scientific kesehatan diubah transisi dan semua dibebaskan, kalau sudah begitu namanya herd immunity, sekarang karena (kasus) naik terus terapkan lagi PSBB. Kita sudah rugi waktu, rugi tenaga dan rugi anggaran,” kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Minggu (20/9/2020).

“Terus sekarang mau dibalikin, rem diinjek ya melintir semua, sekarang kan juga masih 25 persen, diketatkan tapi enggak ketat,” lanjut dia.

Baca juga: Luhut: Tidak Usah Komentar kalau Belum Paham Penanganan Covid-19

Ketidaktegasan pemerintah, kata Agus, bahkan terlihat sejak awal munculnya pandemi Covid-19.

Ia mencontohkan diberlakukannya izin tranportasi saat mudik lebaran yang dinilai berpotensi menjadi klaster penyebaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Itu kan awalnya ketika Menteri Perhubungan mengatakan transportasi lebaran dikendorkan, itu kan sudah keputusan kurang tepat menurut saya. Dari situlah berawal terus tidak ada ketegasan di pemerintah,” ujar Agus.

Agus menyarankan pemerintah mengambil kebijakan lockdown total untuk dapat memetakan persebaran Covid-19. 

Lockdown tidak hanya di Jakarta tetapi juga di Pulau Jawa. Sebab, 60 persen populasi berada di Pulau Jawa.

“Jadi susah kalau enggak di-lockdown total, enggak bisa, di-lockdown sambil di-review, bagaimana detik by detik, turun enggak di daerah sana, turun enggak di daerah sini,” kata Agus.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Meski Sudah Divaksin Harus Tetap Patuh Prokes, Pakai Masker

Jokowi: Meski Sudah Divaksin Harus Tetap Patuh Prokes, Pakai Masker

Nasional
UPDATE: Tambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.201.559

UPDATE: Tambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.201.559

Nasional
Sekjen Gerindra Bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ini yang Dibahas

Sekjen Gerindra Bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ini yang Dibahas

Nasional
Kemenkes Sebut Produksi Vaksin Merah Putih agar RI Tak Bergantung pada Impor

Kemenkes Sebut Produksi Vaksin Merah Putih agar RI Tak Bergantung pada Impor

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Program Pendidikan Tinggi Adopsi Konteks Lokal

Wapres Ma'ruf Amin Minta Program Pendidikan Tinggi Adopsi Konteks Lokal

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap 20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu

Bareskrim Polri Tangkap 20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu

Nasional
KPU: Kita Nyaris Tidak Punya Tradisi Persiapkan Pemilu dengan Baik dan Matang

KPU: Kita Nyaris Tidak Punya Tradisi Persiapkan Pemilu dengan Baik dan Matang

Nasional
Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

Nasional
KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: 'Insya Allah' Kita Hidup Normal

Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: "Insya Allah" Kita Hidup Normal

Nasional
Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Nasional
Kontras Nilai Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Mestinya Dilindungi, Bukan Dilaporkan

Kontras Nilai Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Mestinya Dilindungi, Bukan Dilaporkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.