KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

Kompas.com - 19/09/2020, 17:42 WIB
Gedung KPK KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANGedung KPK

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menyelidiki nama-nama lain yang dilaporkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terlibat dalam kasus jaksa Pinangki Sirna Makasari.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, KPK kini dapat memulai penyelidikan sendiri karena pihak Kejaksaan Agung telah melimpahkan perkara ke persidangan tanpa menindaklanjuti keterlibatan nama-nama yang dilaporkan oleh MAKI tersebut.

"Insya Allah karena berkas jaksa P telah dilimpahkan ke persidangan, maka terbuka bagi KPK untuk memulai penyelidikan pada nama-nama yang disampaikan MAKI sepanjang memang didukung bukti yang cukup untuk itu," kata Nawawi, Sabtu (19/9/2020).

Baca juga: Sidang Perdana Kasus Jaksa Pinangki Digelar Rabu Pekan Depan

Nawawi menuturkan, peluang KPK membuka penyelidikan sendiri diatur oleh Pasal 10A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Yaitu jika ada laporan masyarakat yg tidak ditindak lanjuti maka KPK dapat langsung mngambil alih dan menindak lanjutinya sendiri," ujar Nawawi.

Untuk itu, Nawawi menyebut KPK akan menelaah data dan dokumen yang diserahkan oleh MAKI terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah berikutnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diberitakan sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan sejumlah data dan dokumen sebagai bukti kasus korupsi yang melibatkan jaksa Pinangki kepada KPK.

 

Dalam bukti-bukti yang ia serahkan, Boyamin menyebut sejumlah istilah, misalnya sosok 'king maker' yang disebut sering ada dalam pembicaraan antara jaksa Pinangki, Djoko Tjandra, dan Anita Kolopaking.

Selain sosok 'King Maker' Boyamin juga menyodorkan sejumlah inisial nama lain seperti T, DK, BR, HA, dan SH.

Boyamin juga meminta KPK mendalami istilah 'bapakmu' dan 'bapakku' terkait rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung.

"KPK hendaknya mendalami aktivitas PSM dan ADK dalam rencana kepengurusan Fatwa dengan diduga sering menyebut istilah "Bapakmu" dan "Bapakku"," kata Boyamin, Jumat (11/9/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PERSI Sebut Pasien Non-Covid-19 Terdampak Lonjakan Kasus Corona

PERSI Sebut Pasien Non-Covid-19 Terdampak Lonjakan Kasus Corona

Nasional
Kemesraan Mega-Prabowo Dinilai Sinyal Kuat Koalisi PDI-P Gerindra di 2024

Kemesraan Mega-Prabowo Dinilai Sinyal Kuat Koalisi PDI-P Gerindra di 2024

Nasional
Relawan: Jangan Dorong-dorong Jokowi untuk Jabat Presiden Tiga Periode

Relawan: Jangan Dorong-dorong Jokowi untuk Jabat Presiden Tiga Periode

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 Dinilai akibat Inkonsistensi Pemerintah

Lonjakan Kasus Covid-19 Dinilai akibat Inkonsistensi Pemerintah

Nasional
PERSI: Rumah Sakit di Indonesia Kewalahan Terima Pasien Covid-19

PERSI: Rumah Sakit di Indonesia Kewalahan Terima Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Diminta Ubah Sikap Tangani Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Ubah Sikap Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BKN Ungkap Alasan Muncul Pertanyaan Pilih Pancasila atau Agama dalam TWK

Kepala BKN Ungkap Alasan Muncul Pertanyaan Pilih Pancasila atau Agama dalam TWK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Delta Banyak Menyerang Masyarakat Usia Muda | Hak Cuti Perseorangan ASN Sementara Ditiadakan

[POPULER NASIONAL] Varian Delta Banyak Menyerang Masyarakat Usia Muda | Hak Cuti Perseorangan ASN Sementara Ditiadakan

Nasional
Perjalanan Adelin Lis, Terpidana Pembalak Liar yang Sempat Tertangkap lalu Buron Lagi dengan Paspor Palsu

Perjalanan Adelin Lis, Terpidana Pembalak Liar yang Sempat Tertangkap lalu Buron Lagi dengan Paspor Palsu

Nasional
Penambahan 12.906 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Beban Nakes Meningkat Pesat

Penambahan 12.906 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Beban Nakes Meningkat Pesat

Nasional
Disebut DPO Berisiko Tinggi, Proses Pemulangan Adelin Lis Dijaga Secara Ketat

Disebut DPO Berisiko Tinggi, Proses Pemulangan Adelin Lis Dijaga Secara Ketat

Nasional
Tiba di Jakarta, Adelin Lis Lakukan Karantina 14 Hari di Rutan Kejagung

Tiba di Jakarta, Adelin Lis Lakukan Karantina 14 Hari di Rutan Kejagung

Nasional
Kejagung Segera Eksekusi Uang Pengganti Adelin Lis Sebesar Rp 119 Miliar

Kejagung Segera Eksekusi Uang Pengganti Adelin Lis Sebesar Rp 119 Miliar

Nasional
'Jokowi-Prabowo 2024, Cebong-Kampret Bergabung Lawan Kotak Kosong...'

"Jokowi-Prabowo 2024, Cebong-Kampret Bergabung Lawan Kotak Kosong..."

Nasional
Adelin Lis Dipulangkan ke Indonesia dengan Pesawat Charter

Adelin Lis Dipulangkan ke Indonesia dengan Pesawat Charter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X