Pemerintah Dinilai Tak Punya Rencana Jangka Panjang sejak Awal Tangani Covid-19

Kompas.com - 19/09/2020, 13:00 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus pertama positif Corona di Indonesia, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus pertama positif Corona di Indonesia, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai, sejak awal pemerintah tidak memiliki rencana jangka panjang dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Menurutnya, narasi-narasi publik yang disampaikan pemerintah tidak memiliki tujuan spesifik terhadap pengendalian Covid-19.

Baca juga: Ahli Epidemiologi: Masker adalah Vaksin Terbaik, Jangan Tunggu yang Belum Pasti

"Indonesia menghadapi pandemi ini tidak punya rencana jangka panjang, tidak punya plan, target, objektif, termasuk untuk mengubah perilaku, tidak ada rencana," kata Pandu dalam diskusi daring Menakar Perilaku Masyarakat dalam Beradaptasi dengan Pandemi Covid-19, Sabtu (19/9/2020).

"Sejak awal, dari Maret, harusnya melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan-tujuan kampanye publik," tambahnya.

Pandu mengatakan, upaya mengubah perilaku penduduk di masa pandemi merupakan kunci penting dalam pengendalian penularan Covid-19.

Namun, kata dia, narasi yang disampaikan pemerintah cenderung memakai pendekatan psikologis dengan pesan-pesan agar publik tidak panik.

"Perilaku penduduk ini menjadi penting. Akhirnya tidak ada komunikasi, tidak ada upaya kampanye publik. Akhirnya kampanye jaga jarak, pakai masker, terpisah-pisah," tuturnya.

Baca juga: Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Situasi ini kemudian diperkeruh dengan narasi pemerintah yang mengesankan bahwa vaksin Covid-19 akan menyelesaikan masalah.

Padahal, menurut Pandu, efektivitas vaksin pun belum tentu sempurna. Pandu menegaskan, vaksin bukan "solusi ajaib" terhadap penanganan Covid-19.

"Kalau sekarang dinarasikan pandemi ini tidak akan sulit, ada vaksin, itu juga salah. Vaksin bukan solusi, orang belum ada. Mungkin dipaksakan ada, mungkin efektivitasnya 50 persin (tetapi) dipakai," ujar Pandu.

Baca juga: Masyarakat dengan Mobilitas Tinggi Diminta Tetap Kenakan Masker di Rumah

Karena itu, ia mendorong agar saat ini pemerintah mulai menyusun strategi kampanye untuk mengubah perilaku publik, yaitu agar patuh mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.

Pemerintah harus terus mengingatkan kepada masyarakat, khususnya tentang pentingnya memakai masker di masa pandemi ini.

"Pakai masker adalah 'vaksin' terbaik yang ada sekarang. Jangan nunggu vaksin yang belum jelas, belum tentu sangat efektif. Tapi masker, kalau pakai masker yang benar, kita akan rendah sekali risikonya," ucap Pandu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR Minta Pemerintahan Tetap Fokus Hadapi Pandemi

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR Minta Pemerintahan Tetap Fokus Hadapi Pandemi

Nasional
Demo 20 Oktober, Mahfud MD: Silakan, tapi Hati-hati Penyusup

Demo 20 Oktober, Mahfud MD: Silakan, tapi Hati-hati Penyusup

Nasional
Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Disajikan Makanan oleh Kajari Jaksel, Kejagung: Sesuai SOP

Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Disajikan Makanan oleh Kajari Jaksel, Kejagung: Sesuai SOP

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5.000 Mahasiswa dari BEM SI Diperkirakan Demo Lagi

Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5.000 Mahasiswa dari BEM SI Diperkirakan Demo Lagi

Nasional
KPK Dalami Peran Eks Dirut Percetakan Negara dalam Kasus E-KTP

KPK Dalami Peran Eks Dirut Percetakan Negara dalam Kasus E-KTP

Nasional
Benny Tjokro dan Heru Hidayat Diperiksa Kejagung sebagai Saksi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro dan Heru Hidayat Diperiksa Kejagung sebagai Saksi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Antisipasi Bencana Karena Musim Hujan, Perangkat Desa Diminta Manfaatkan Dana Desa

Antisipasi Bencana Karena Musim Hujan, Perangkat Desa Diminta Manfaatkan Dana Desa

Nasional
Pemerintah Beli 100 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca untuk 2021

Pemerintah Beli 100 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca untuk 2021

Nasional
Pengembangan Vaksin Merah Putih Tunggu Prototipe dari Lembaga Eijkman, Ditargetkan Awal 2021

Pengembangan Vaksin Merah Putih Tunggu Prototipe dari Lembaga Eijkman, Ditargetkan Awal 2021

Nasional
Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Nasional
Psikolog Sebut Lingkungan Terdekat Pasien Covid-19 Punya Tugas Bantu Edukasi ke Masyarakat

Psikolog Sebut Lingkungan Terdekat Pasien Covid-19 Punya Tugas Bantu Edukasi ke Masyarakat

Nasional
Mahfud ke Polisi: Perlakukan Demonstran secara Humanis, Jangan Bawa Peluru Tajam!

Mahfud ke Polisi: Perlakukan Demonstran secara Humanis, Jangan Bawa Peluru Tajam!

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Bawaslu: Prinsipnya Terapkan Protokol Kesehatan dan Sanksi Pelanggar

Pilkada di Tengah Pandemi, Bawaslu: Prinsipnya Terapkan Protokol Kesehatan dan Sanksi Pelanggar

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Nasional
Mendagri: Sebelum Berlibur ke Luar Kota, Jalani Tes Usap

Mendagri: Sebelum Berlibur ke Luar Kota, Jalani Tes Usap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X