Pemerintah Dinilai Tak Punya Rencana Jangka Panjang sejak Awal Tangani Covid-19

Kompas.com - 19/09/2020, 13:00 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus pertama positif Corona di Indonesia, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus pertama positif Corona di Indonesia, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai, sejak awal pemerintah tidak memiliki rencana jangka panjang dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Menurutnya, narasi-narasi publik yang disampaikan pemerintah tidak memiliki tujuan spesifik terhadap pengendalian Covid-19.

Baca juga: Ahli Epidemiologi: Masker adalah Vaksin Terbaik, Jangan Tunggu yang Belum Pasti

"Indonesia menghadapi pandemi ini tidak punya rencana jangka panjang, tidak punya plan, target, objektif, termasuk untuk mengubah perilaku, tidak ada rencana," kata Pandu dalam diskusi daring Menakar Perilaku Masyarakat dalam Beradaptasi dengan Pandemi Covid-19, Sabtu (19/9/2020).

"Sejak awal, dari Maret, harusnya melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan-tujuan kampanye publik," tambahnya.

Pandu mengatakan, upaya mengubah perilaku penduduk di masa pandemi merupakan kunci penting dalam pengendalian penularan Covid-19.

Namun, kata dia, narasi yang disampaikan pemerintah cenderung memakai pendekatan psikologis dengan pesan-pesan agar publik tidak panik.

"Perilaku penduduk ini menjadi penting. Akhirnya tidak ada komunikasi, tidak ada upaya kampanye publik. Akhirnya kampanye jaga jarak, pakai masker, terpisah-pisah," tuturnya.

Baca juga: Pasien Sembuh Catat Rekor Harian, Tes Covid-19 Harus Ditambah

Situasi ini kemudian diperkeruh dengan narasi pemerintah yang mengesankan bahwa vaksin Covid-19 akan menyelesaikan masalah.

Padahal, menurut Pandu, efektivitas vaksin pun belum tentu sempurna. Pandu menegaskan, vaksin bukan "solusi ajaib" terhadap penanganan Covid-19.

"Kalau sekarang dinarasikan pandemi ini tidak akan sulit, ada vaksin, itu juga salah. Vaksin bukan solusi, orang belum ada. Mungkin dipaksakan ada, mungkin efektivitasnya 50 persin (tetapi) dipakai," ujar Pandu.

Baca juga: Masyarakat dengan Mobilitas Tinggi Diminta Tetap Kenakan Masker di Rumah

Karena itu, ia mendorong agar saat ini pemerintah mulai menyusun strategi kampanye untuk mengubah perilaku publik, yaitu agar patuh mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.

Pemerintah harus terus mengingatkan kepada masyarakat, khususnya tentang pentingnya memakai masker di masa pandemi ini.

"Pakai masker adalah 'vaksin' terbaik yang ada sekarang. Jangan nunggu vaksin yang belum jelas, belum tentu sangat efektif. Tapi masker, kalau pakai masker yang benar, kita akan rendah sekali risikonya," ucap Pandu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nasional
Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

Nasional
Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Nasional
Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Nasional
Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Nasional
Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Nasional
Djoko Tjandra Kembali Jalani Sidang Kasus Surat Jalan Palsu

Djoko Tjandra Kembali Jalani Sidang Kasus Surat Jalan Palsu

Nasional
365.240 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Janji Pengadaan Vaksin

365.240 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Janji Pengadaan Vaksin

Nasional
[POPULER NASIONAL] Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo Dijamu Makan Siang Kajari Jaksel | 28 dan 30 Oktober Cuti Bersama

[POPULER NASIONAL] Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo Dijamu Makan Siang Kajari Jaksel | 28 dan 30 Oktober Cuti Bersama

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Menhan Prabowo dan Proyek 'Food Estate'

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Menhan Prabowo dan Proyek "Food Estate"

Nasional
Setahun Jokowi dan Pidatonya soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Setahun Jokowi dan Pidatonya soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pandemi Covid-19 dan Munculnya Harapan atas Vaksin

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pandemi Covid-19 dan Munculnya Harapan atas Vaksin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X