Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Kompas.com - 18/09/2020, 21:53 WIB
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2020). Dok. Divisi Humas PolriWakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2020).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengatakan, denda yang terkumpul dari pelanggar protokol kesehatan selama empat hari pelaksanaan Operasi Yustisi pada 14-17 September 2020 hampir mencapai Rp 400 juta.

Denda menjadi salah satu bentuk sanksi terhadap sasaran operasi tersebut yaitu mereka yang tidak disiplin menggunakan masker.

“Ada 63 penutupan tempat usaha, dan 16.652 sanksi lainnya serta denda uang sebanyak lebih kurang Rp 399.135.500,” ujar Gatot dalam video telekonferensi, Jumat (18/9/2020).

Baca juga: Sedang Operasi Yustisi, Polisi Temukan 5 Mayat ABK di Dalam Freezer Kapal di Kepulauan Seribu

Bentuk sanksi lainnya yakni teguran tertulis maupun lisan.

Selama periode tersebut, sebanyak 452.869 orang dan 30.495 tempat terjaring razia atau pemeriksaan Operasi Yustisi.

Dalam operasi tersebut, Polri melibatkan sekitar 50.000 personel. Pola yang digunakan yakni stasioner dan bergerak atau mobile.

Untuk pola stasioner, personel gabungan ditempatkan di kawasan yang rawan terjadi penyebaran Covid-19 atau ditempatkan di jalan.

Selain itu, aparat gabungan membentuk tim pemburu pelanggar Covid-19.

“Kita buat namanya tim pemburu pelanggar Covid-19. Sasarannya adalah tempat-tempat kerumunan orang, rumah-rumah makan, dan tempat-tempat lainnya yang memang sesuai aturan yang ada di peraturan daerah,” ucap dia.

Baca juga: Belasan Pemandu Lagu Terjaring Operasi Yustisi, 4 Orang Disidang dan Didenda

Sanksi yang diberlakukan selama Operasi Yustisi mengacu pada peraturan daerah (perda) yang berlaku di tiap wilayah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X