Aturan Soal Konser Musik di Pilkada Akan Dibahas di DPR Pekan Depan

Kompas.com - 18/09/2020, 18:10 WIB
Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww. ANTARA FOTO/FAUZANWarga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, aturan dibolehkannya konser musik dalam kampanye Pilkada 2020 akan dibahas bersama DPR, KPU dan pemerintah.

Pembahasan itu dijadwalkan pada rapat dengar pendapat antara Komisi II, KPU, Bawaslu dan Kemendagri pada Senin (21/9/2020).

"Jadi Senin akan kita bahas di RDP terkait dengan peraturan konser dan lain-lain yang kita sering bicarakan itu. Itu akan secara formal akan dibahas oleh Bawaslu, KPU, Komisi II dan tentu kemendagri," ujar Afif dalam konferensi pers daring pada Jumat (18/9/2020).

Baca juga: Perppu Pilkada Jilid 2 Dibahas, Aturan soal Konser Musik akan Diubah

Sebagaimana diketahui, aturan tentang dibolehkannya konser musik dalam kampanye Pilkada 2020 menjadi polemik.

Penyebabnya, aturan ini tidak sejalan dengan protokol kesehatan karena dinilai bisa memicu kerumunan massa di massa pandemi Covid-19.

Afif melanjutkan, sebelum masa kampanye dimulai, Bawaslu mengingatkan kembali potensi berkumpulnya massa yang tidak sesuai protokol kesehatan.

Potensi tersebut bisa terjadi saat penetapan paslon peserta Pilkada 2020 pada 23 September mendatang.

Baca juga: Ada Konser saat Pendaftaran Peserta Pilkada, KPU: Bukan Kewenangan Kami

Kemudian, sehari setelahnya, pada 24 September akan digelar pemgundiang nomor urut bagi paslon.

"Jadi ada tahapan-tahapan yang sangat mungkin menyebabkan tidak dipatuhinya protokol kesehatan sehingga perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi," tambah Afif.

Diberitakan, saat ini sejumlah pihak menyoroti dibolehkannya kegiatan konser musik dalam kampanye Pilkada 2020.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Satgas: Pelaksanaan Liga 1 Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X