Kompas.com - 18/09/2020, 12:25 WIB
Santri putri mengaji di Pondok Pesantren An Nuqthah, Kota Tangerang, Banten, Kamis (18/6/2020). Pondok pesantren An Nuqthah kembali melaksanakan aktivitas setelah libur panjang akibat COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dan pengecekan kesehatan bagi santri yang baru tiba. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSantri putri mengaji di Pondok Pesantren An Nuqthah, Kota Tangerang, Banten, Kamis (18/6/2020). Pondok pesantren An Nuqthah kembali melaksanakan aktivitas setelah libur panjang akibat COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dan pengecekan kesehatan bagi santri yang baru tiba.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono mendorong masyarakat untuk melapor ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag jika menemukan dugaan pemotongan bantuan operasional pesantren.

Waryono mengatakan, setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti pihaknya melalui investigasi.

Baca juga: Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam Dapat Bantuan Operasional, Ini Ketentuan dan Prosedurnya

"Kami juga dorong masyarakat yang menerima info pemotongan bantuan untuk melaporkan ke Itjen Kemenag," kata Waryono melalui keterangan tertulis yang dilansir dari laman resmi Kemenag RI, Jumat (18/9/2020).

"Aduan bisa dilaporkan melalui simwas.kemenag.go.id," tuturnya.

Menurut Waryono, pihaknya telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) penyaluran bantuan pesantren.

Dalam juknis, sama sekali tidak diatur masalah pemotongan bantuan, baik dalam bentuk uang maupun pembelian barang. 

"Proses penyaluran bantuan harus sesuai juknis. Jika ada pelanggaran, itu bisa dilaporkan ke Itjen untuk diaudit," ujarnya.

Baca juga: Selain Pesantren, Lembaga Pendidikan Islam Juga Dapat Bantuan Dana Kemenag

Ia pun menyebut bahwa Kemenag akan menindak tegas siapapun oknum yang melakukan pelanggaran dalam penyaluran bantuan ini.

"Kemenag tentu akan menindak tegas jika ada oknum yang terbukti melanggar dalam proses penyaluran bantuan operasional ini," katanya.

Waryono menambahkan, saat ini proses pencairan bantuan opeasional pesantren tahap pertama sudah hampir selesai. Total bantuan tahap I yakni sebesar Rp 930.835.000.000. Jumlah tersebut diberikan kepada:

• 9.511 pesantren dari total 21.173 pesantren, 

• 29.550 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dari total 62.153 MDT, 

• 20.124 Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ)/TPQ dari total 112.008 LPTQ/TPQ, 

• bantuan pembelajaran daring bagi 12.508 lembaga dari total 14.115 lembaga.

"Sisanya masih dalam proses. Semoga segera cair pada tahap berikutnya," kata Waryono.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Nasional
Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Nasional
Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Nasional
Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Nasional
Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Nasional
MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

Nasional
Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Nasional
Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Nasional
Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Nasional
Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Nasional
Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Tinggi akibat Covid-19, Menkes Ingatkan 8 Daerah ini

Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Tinggi akibat Covid-19, Menkes Ingatkan 8 Daerah ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X