Masyarakat Diminta Lapor secara Mandiri jika Berhak Masuk DTKS

Kompas.com - 18/09/2020, 11:19 WIB
Warga beraktivitas di pemukiman padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2019 adalah 3,47 persen atau sebesar 365,55 ribu orang. Saat ini pemerintah DKI Jakarta melakukan pilot project di beberapa wilayah dengan mengutamakan program KJP, Kesehatan, dan Pendidikan yang ditargetkan dapat mengurangi kemiskinan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga beraktivitas di pemukiman padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2019 adalah 3,47 persen atau sebesar 365,55 ribu orang. Saat ini pemerintah DKI Jakarta melakukan pilot project di beberapa wilayah dengan mengutamakan program KJP, Kesehatan, dan Pendidikan yang ditargetkan dapat mengurangi kemiskinan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Kemenko PMK) meminta masyarakat melapor secara mandiri jika merasa berhak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial ( DTKS).

Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK Ade Rustama saat melakukan koordinasi pemutakhiran DTKS di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (17/9/2020).

Ade mengatakan, masih banyak daerah yang belum aktif melakukan pemutakhiran DTKS, salah satunya Kabupaten Kubu Raya.

Baca juga: Pimpinan Komisi VIII: Sistem DTKS Akan Baik jika Pemda Rutin Perbarui Data

"Masyarakat perlu diberikan edukasi untuk melaporkan dirinya secara mandiri apabila merasa berhak untuk masuk dalam DTKS," kata Ade, dilansir dari situs resmi Kemenko PMK, Jumat (18/9/2020).

Oleh karena itu, kata dia, setiap daerah harus menyiapkan sarana agar masyarakat bisa melapor jika dirinya belum masuk ke dalam DTKS.

Penyiapannya pun dilakukan di setiap desa atau kelurahan, salah satunya melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

"Dengan demikian sarana untuk pelaporan mandiri ini, perlu disiapkan di setiap desa atau kelurahan. Salah satunya melalui Puskesos," ujarnya.

Baca juga: Pemutakhiran DTKS, Mensos Ajukan Tambah Anggaran Rp 875 Miliar

Ia mengatakan, saat ini pendataan DTKS akan terus digalakkan dan akan dimulai dari desa atau kelurahan.

Adapun pemutakhiran DTKS mengacu pada surat keputusan bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 360.1/KMK/2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

DTKS sendiri merupakan data yang digunakan pemerintah untuk program keluarga harapan (PKH) yang memberikan bantuan kepada keluarga miskin.

Pemutakhiran DTKS juga dilakukan karena saat ini diketahui banyak keluarga miskin baru akibat pandemi Covid-19 yang belum tercatat di dalamnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa: Bu Megawati, Stop Mengerdilkan Demo oleh Milenial

Mahasiswa: Bu Megawati, Stop Mengerdilkan Demo oleh Milenial

Nasional
LBH Pers: Polisi Pukul Rata, Seolah Semua Anarkis...

LBH Pers: Polisi Pukul Rata, Seolah Semua Anarkis...

Nasional
Soal Pidato Mega, Anggota DPR Muda: Sepantasnya Tokoh Bangsa Tak Cela Milenial

Soal Pidato Mega, Anggota DPR Muda: Sepantasnya Tokoh Bangsa Tak Cela Milenial

Nasional
KSPI Duga Menaker Berbohong soal Ini...

KSPI Duga Menaker Berbohong soal Ini...

Nasional
Din Syamsuddin: Ada Gejala 'Constitutional Dictatorship' di Negara Ini

Din Syamsuddin: Ada Gejala "Constitutional Dictatorship" di Negara Ini

Nasional
KPK Buka Peluang Gunakan Pasal Perintangan Penyidikan bagi yang Bantu Hiendra Soenjoto

KPK Buka Peluang Gunakan Pasal Perintangan Penyidikan bagi yang Bantu Hiendra Soenjoto

Nasional
Relawan Dianiaya Aparat, Muhammadiyah Desak Polri Proses Hukum Terduga Pelaku

Relawan Dianiaya Aparat, Muhammadiyah Desak Polri Proses Hukum Terduga Pelaku

Nasional
Respons Megawati, Anggota DPR Termuda: Tak Adil Milenial Distereotipkan Hanya Bisa Demo

Respons Megawati, Anggota DPR Termuda: Tak Adil Milenial Distereotipkan Hanya Bisa Demo

Nasional
Eks Kepala BNPT: Perpres soal Tugas TNI Atasi Terorisme Perlu Pemahaman yang Mendasar

Eks Kepala BNPT: Perpres soal Tugas TNI Atasi Terorisme Perlu Pemahaman yang Mendasar

Nasional
KPK Periksa Istri dan Teman Hiendra, Tersangka Penyuap Nurhadi

KPK Periksa Istri dan Teman Hiendra, Tersangka Penyuap Nurhadi

Nasional
Sekjen PPP Harap Kaum Milenial Bisa Tangkap Maksud Pesan Megawati

Sekjen PPP Harap Kaum Milenial Bisa Tangkap Maksud Pesan Megawati

Nasional
UPDATE: 2.897 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Tertinggi di DKI

UPDATE: 2.897 Kasus Baru Covid-19 di 31 Provinsi, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 30 Oktober: 24.854 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 30 Oktober: 24.854 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Katib Aam PBNU Sebut Ketegangan di Dunia Disebabkan Masalah Ideologi

Katib Aam PBNU Sebut Ketegangan di Dunia Disebabkan Masalah Ideologi

Nasional
Polisi Bubarkan Deklarasi KAMI di Jambi, Gatot Nurmantyo Gagal Pidato

Polisi Bubarkan Deklarasi KAMI di Jambi, Gatot Nurmantyo Gagal Pidato

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X