Kompas.com - 18/09/2020, 07:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra diduga memutus kerja sama dengan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono menuturkan, Djoko Tjandra membatalkan proposal action plan yang dibuat Pinangki untuk mengurus fatwa tersebut.

"Joko Soegiarto Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan action plan dengan cara memberikan catatan pada kolom notes dari action plan tersebut dengan tulisan tangan ‘NO’," kata Hari melalui keterangan tertulis, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Pinangki, Andi Irfan dan Djoko Tjandra Diduga Siapkan 10 Juta Dollar AS untuk Pejabat Kejagung dan MA

Menurut Hari, pembatalan itu diduga karena tidak ada satu pun rencana-rencana untuk mendapatkan fatwa yang tertuang dalam proposal tersebut terlaksana.

Fatwa itu menjadi upaya Djoko Tjandra agar tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali sehingga ia dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani vonis dua tahun penjara di kasus itu.

Padahal, Djoko Tjandra sudah memberikan uang 500.000 dollar AS atau sekitar Rp 7,4 miliar kepada Pinangki sebagai uang muka.

Jumlah itu merupakan 50 persen dari imbalan yang dijanjikan Djoko Tjandra untuk Pinangki, yaitu 1 juta dollar AS atau sekitar Rp 14,85 miliar.

"Padahal saudara Joko Soegiarto Tjandra telah memberikan DP (down payment) sejumlah 500.000 USD kepada terdakwa PSM melalui saudara Andi Irfan Jaya," ungkap Hari.

Baca juga: Kejagung: Djoko Tjandra Janjikan Imbalan Rp 14,85 Miliar ke Jaksa Pinangki

Andi merupakan teman dekat sekaligus mantan politikus Partai Nasdem. Selain menjadi perantara dalam pemberian uang, Andi juga diduga orang yang menyerahkan proposal Pinangki kepada Djoko Tjandra.

Dari uang 500.000 dollar AS yang diterima, Pinangki disebut memberikan 50.000 dollar AS kepada Anita Kolopaking sebagai pembayaran awal jasa penasihat hukum.

Dalam kasus tersebut, Anita juga diduga turut bersedia membantu Djoko Tjandra mengurus fatwa.

Sementara, uang yang masih tersisa digunakan Pinangki untuk membeli mobil BMW X-5, membayar dokter kecantikan di Amerika Serikat, menyewa apartemen atau hotel di New York, membayar kartu kredit, serta membayar sewa dua apartemen di Jakarta Selatan.

"Serta pembayaran sewa Apartemen Essence Darmawangsa dan Apartemen Pakubowono Signature yang menggunakan cash atau tunai USD," ujar Hari.

Baca juga: Diduga Bikin Proposal Urus Fatwa MA, Jaksa Pinangki Minta DP 500.000 Dollar AS

Secara keseluruhan, tersangka kasus dugaan korupsi terkait kepengurusan fatwa di MA ini berjumlah tiga orang yakni, Pinangki, Djoko Tjandra, dan Andi Irfan.

Sementara, Anita Kolopaking berstatus tersangka di kasus surat jalan palsu yang digunakan dalam pelarian Djoko Tjandra. Kasus itu ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Adapun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melimpahkan berkas perkara Pinangki kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2020).

Pinangki dijerat pasal berlapis terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 5 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 5 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Nasdem Usung Anies Jadi Bakal Capres, Ini Komentar Ketum PAN

Nasdem Usung Anies Jadi Bakal Capres, Ini Komentar Ketum PAN

Nasional
Hujan Kritik Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, DPR Tak Gubris

Hujan Kritik Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, DPR Tak Gubris

Nasional
Usai Sudrajad Dimyati jadi Tersangka, KY Perketat Seleksi Calon Hakim Agung

Usai Sudrajad Dimyati jadi Tersangka, KY Perketat Seleksi Calon Hakim Agung

Nasional
Nasdem Usung Anies jadi Capres, Gerindra: Mari Berkompetisi Sehat

Nasdem Usung Anies jadi Capres, Gerindra: Mari Berkompetisi Sehat

Nasional
AKBP Ferli Hidayat Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan, Anggota Komisi III: Apresiasi untuk Kapolri

AKBP Ferli Hidayat Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan, Anggota Komisi III: Apresiasi untuk Kapolri

Nasional
Kemendagri Minta Pemerintah Desa Ikut Kendalikan Inflasi di Wilayahnya

Kemendagri Minta Pemerintah Desa Ikut Kendalikan Inflasi di Wilayahnya

Nasional
KPK Masih 'Wait and See' Sebelum Kembali Panggil Lukas Enembe

KPK Masih "Wait and See" Sebelum Kembali Panggil Lukas Enembe

Nasional
Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Nasional
Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Nasional
DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Nasional
UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

Nasional
KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

Nasional
Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.