Epidemiolog: Kembalikan Penanganan Covid-19 kepada Kemenkes

Kompas.com - 17/09/2020, 19:48 WIB
Ilustrasi corona virus (Covid-19) shutterstockIlustrasi corona virus (Covid-19)

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono menyarankan agar pemerintah mengembalikan penanganan Covid-19 seluruhnya pada sistem pemerintahan yaitu sistem yang dipimpin Kementerian Kesehatan.

Pandu dalam diskusi daring Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) bertajuk "Laju Pandemi Tak Terkendali, Langkah Apa Yang Harus Diperbaiki?" di Jakarta, Kamis (17/9/2020) mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan lebih berpengalaman dalam menangani masalah penyakit terlebih wabah penyakit mulai dari kejadian luar biasa, wabah, hingga pandemi.

Sementara itu, pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 atau Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional hanya merupakan tim ad hoc yang tidak memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menangani masalah kesehatan di negeri ini.

Baca juga: Epidemiolog Pertanyakan Langkah Jokowi Tunjuk Luhut Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Pandu menyarankan agar Kepala Negara yakni Presiden Joko Widodo memimpin sendiri penanganan Covid-19 di Indonesia dengan dibantu oleh para pembantunya yakni para menteri dan kementerian-lembaga yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar penanganan pandemi di Indonesia bisa berjalan secara sistematis.

Pandu mengkritik pemilihan Kepala BNPB Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani masalah Covid-19 di sembilan provinsi.

Dia berpendapat bahwa pemilihan tersebut hanya berdasar pada asumsi dan tokoh yang dipilih tidak memiliki latar belakang kesehatan, terlebih pengalaman untuk menangani pandemi.

Akademisi dari FKM UI tersebut menilai, penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Gugus Tugas selama enam bulan ini tidak memiliki kemajuan perkembangan yang positif, malahan kasus Covid-19 cenderung meningkat dari hari ke hari.

"Karena enam bulan ini belum ada kemajuan perbaikan, ya harap mawas dirilah. Dekati dengan sistem pemerintahan, lewat Kementerian Kesehatan yang memang tupoksinya. Kementerian itu digunakan lebih cepat untuk merespons pandemi, kalau pembantu Presiden tidak bisa kerja, atau bermasalah, Presiden punya hak prerogratif untuk menggantinya," kata Pandu.

Ia berpandangan, pemilihan Menko Maritim dan Investasi untuk mengatasi penanganan Covid-19 di sembilan provinsi merupakan keputusan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian bersangkutan.

Baca juga: Saat Luhut Ikut Ditugaskan Tangani Covid-19 di 9 Provinsi...

 

Di satu sisi, ia menilai Presiden tidak mempercayai Menteri Kesehatan dalam menangani pandemi di Indonesia.

Dia menilai, bila penanganan Covid-19 di Indonesia masih dilakukan dengan cara seperti ini, permasalahan pandemi Covid-19 di Indonesia akan berkepanjangan, terlebih dampak yang ditimbulkan setelahnya bahkan hingga masa jabatan Presiden Joko Widodo habis.



Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada

OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada

Nasional
Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Nasional
Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Nasional
RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

Nasional
SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

Nasional
Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Nasional
Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Nasional
 Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Nasional
Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Nasional
Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Nasional
Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Nasional
Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

Nasional
DPR Diminta Cari Cara Aman untuk Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU Prioritas 2021

DPR Diminta Cari Cara Aman untuk Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU Prioritas 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X