Kompas.com - 17/09/2020, 18:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan, pihaknya bersama sejumlah lembaga sepakat membentuk kelompok kerja (pokja) bersama dalam penanganan pelanggaran protokol kesehatan saat pilkada di masa pandemi Covid-19.

Abhan menyebut, pokja itu dipimpin oleh Bawaslu.

"Yang diberi amanat adalah Bawaslu untuk menjadi ketua dan anggota adalah dari KPU DKPP, Kemendagri, TNI, Satgas Covid-19, Kejaksaan dan Kepolian," ujar Abhan dalam konferensi pers secara daring pada Rabu (17/9/2020).

Baca juga: KPAI Minta Anak yang Memenuhi Syarat Diberikan Hak Memilih pada Pilkada 2020

Adapun tugas dari pokja ini yakni bersama-sama melalukan penanganan pelanggaran protokol kesehatan selama sisa tahapan pilkada, salah satunya, penanganan jika terjadi kerumunan massa yang tidak sesuai protokol kesehatan.

Dengan demikian, kata Abhan, pokja akan bekerja hingga seluruh proses Pilkada 2020 selesai.

"Akan bertugas sampai semua tahapan pilkadanya selesai," ucap dia.

Dalam menjalankan tugas, Pokja akan melibatkan parpol dan tim kampanya seluruh pasangan calon peserta Pilkada 2020.

Mereka akan diajak menjaga komitmen dalam pencegahan dan peningkatan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Selain itu, kata Abhan, Pokja meminta adanya pakta integritas antara paslon peserta Pilkada 2020.

"Nantinya meminta adanya pakta integritas bagi paslon yang setelah ditetapkan pada 23 September 2020 untuk mematuhi protokol kesehatan," ujar Abhan.

"Kemudian juga kami minta agar (paslon) tidak melakukan pengumpulan massa pada kegiatan berikutnya seperti yang sebelumnya terjadi," kata dia.

Baca juga: Bawaslu: Kerumunan di Pilkada Akan Dibubarkan seperti Pembubaran Unjuk Rasa

Sebelumnya, anggota Bawaslu, Rahmat Bagja mengingatkan, ada dua tahapan kegiatan Pilkada 2020 yang berpotensi terjadi berkumpulnya massa.

Pertama, saat penetapan bakal pasangan calon (paslon) menjadi paslon peserta Pilkada 2020.

Kedua, tahapan pengundian nomor urut bagi paslon yang telah ditetapkan secara resmi.

"Sebelum kampanye, ada dua potensi pengumpulan massa. Yakni saat pengundian nomor urut. Penetapan paslon juga rawan pengumpulan massa," ujar Bagja dalam webinar yang digelar Network For Indonesia Democracy Society (Netfid), Rabu (16/9/2020).

Sehingga, menurut dia, KPU daerah perlu terus mengingatkan agar bakal paslon tidak membawa massa pada dua tahapan itu.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Konser Musik Fisik Diganti ke Digital saat Kampanye Pilkada

Paling tidak, kata Bagja, dibatasi hanya 10 orang saja yang ikit menghadiri dua tahapan itu.

"Baru setelah itu kita bicara potensi kerumunan saat kampanye," kata Bagja.

Pilkada 2020 digelar di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September.

Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Interaksi Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Rumah Ferdy Sambo Bakal Dibongkar di Persidangan

Interaksi Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Rumah Ferdy Sambo Bakal Dibongkar di Persidangan

Nasional
Pesan Jokowi Jelang Tahun Politik: Hindari Gesekan, Tinggalkan Politik Identitas

Pesan Jokowi Jelang Tahun Politik: Hindari Gesekan, Tinggalkan Politik Identitas

Nasional
Pakar Hukum Pidana Nilai Faktor Relasi Kuasa Berpotensi Ringankan Hukuman Terdakwa Obstruction of Justice Kasus Brigadir J

Pakar Hukum Pidana Nilai Faktor Relasi Kuasa Berpotensi Ringankan Hukuman Terdakwa Obstruction of Justice Kasus Brigadir J

Nasional
Sidang Kasus Brigadir J Hari Ini: Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Bakal Beri Kesaksian

Sidang Kasus Brigadir J Hari Ini: Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Bakal Beri Kesaksian

Nasional
Sederet Kode Jokowi soal Calon Pemimpin hingga Sinyal Dukungan untuk Ganjar dan Prabowo

Sederet Kode Jokowi soal Calon Pemimpin hingga Sinyal Dukungan untuk Ganjar dan Prabowo

Nasional
DPR Tepis Pengiriman Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono Sempat Ditunda: Tak Ada Untungnya

DPR Tepis Pengiriman Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono Sempat Ditunda: Tak Ada Untungnya

Nasional
DPR Sebut 'Fit and Proper Test' KSAL Yudo Margono Calon Panglima TNI Tak Digelar Pekan Ini

DPR Sebut "Fit and Proper Test" KSAL Yudo Margono Calon Panglima TNI Tak Digelar Pekan Ini

Nasional
Sahut-menyahut Ferdy Sambo dan Kabareskrim soal Kasus Tambang Ilegal, Siapa Bisa Dipercaya?

Sahut-menyahut Ferdy Sambo dan Kabareskrim soal Kasus Tambang Ilegal, Siapa Bisa Dipercaya?

Nasional
Mencari Pemimpin Pragmatis, Pluralis, dan Revisionis

Mencari Pemimpin Pragmatis, Pluralis, dan Revisionis

Nasional
Keputusan Jokowi Pilih Yudo sebagai Calon Panglima TNI Dinilai Masuk Akal

Keputusan Jokowi Pilih Yudo sebagai Calon Panglima TNI Dinilai Masuk Akal

Nasional
KSAL Yudo Margono Disebut Kantongi Restu Andika Perkasa untuk Maju Jadi Calon Panglima TNI

KSAL Yudo Margono Disebut Kantongi Restu Andika Perkasa untuk Maju Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sosok Istri Calon Panglima Laksamana Yudo Margono | Foto Ganjar dan Ridwan Kamil Usai Pidato Jokowi

[POPULER NASIONAL] Sosok Istri Calon Panglima Laksamana Yudo Margono | Foto Ganjar dan Ridwan Kamil Usai Pidato Jokowi

Nasional
Makna Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945

Makna Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945

Nasional
Makna Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945

Makna Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945

Nasional
Makna Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945

Makna Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.