Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pejabat Diminta Terbuka Jika Positif Covid-19, Jangan Takut Stigma Negatif

Kompas.com - 17/09/2020, 17:40 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mendorong para pejabat terbuka apabila tertular virus corona Covid-19.

Ia berpendapat, pejabat yang tertular Covid-19 tak perlu mengkhawatirkan stigma negatif.

"Ini merupakan bentuk transparansi publik dan tidak perlu terjadi stigma negatif kepada para pejabat publik," kata Wiku dalam keterangan pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/9/2020).

"Karena virus ini tidak mengenal jabatan, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal umur dan tidak mengenal waktu. Siapapun bisa terkena," sambung dia.

Baca juga: Pengamat: Pejabat yang Bertanggung Jawab Harus Umumkan jika Positif Covid-19

Wiku juga menambahkan bahwa penularan virus corona ini juga tak hanya terjadi di Indonesia, namun di berbagai negara di seluruh dunia.

Oleh karena itu tak ada yang perlu ditutupi apabila tertular Covid-19.

Mengumumkan status secara terbuka, menurut Wiku, justru akan membantu dalam hal pelacakan kontak dekat.

Apalagi di situasi saat ini di mana penularan banyak ditemukan di klaster perkantoran, termasuk instansi pemerintah.

"Kami mohon agar seluruh pimpinan kantor dapat melindungi diri, sejawat kerabat, agar tidak terjadi korban lagi," kata dia.

Baca juga: Wagub: Pejabat DKI yang Terpapar Covid-19 dalam Penanganan Terbaik

Wiku sekaligus menyampaikan keprihatinan sampai saat ini setidaknya sudah ada lebih dari lima pejabat di berbagai daerah yang meninggal akibat Covid-19.

Terbaru, Sekda DKI Saefullah meninggal dunia akibat terpapar virus ini.

"Kami turut berbelasungkawa terhadap kejadian ini dan mohon agar semua pihak yang berada di perkantoran atau yang perjalanan menuju kantor atau pulang, agar benar-benar lakukan pencegahan agar tidak terjadi korban," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diketahui positif Covid-19.

Namun, tak ada konfirmasi dari yang bersangkutan maupun Humas Kementerian KKP.

Baca juga: Jokowi Diminta Instruksikan Pejabat Publik Terbuka jika Positif Covid-19

Kabar Edhy terpapar Covid-19 justru pertama kali dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan.

Belakangan, Juru Bicara Khusus Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga membenarkan bahwa kadernya itu terpapar Covid-19. Namun ia baru mengumumkan saat Edhy sudah dinyatakan sembuh.

Belakangan, Kapolres Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) AKBP Aldinan RJH Manurung dinyatakan bpositif Covid-19, tak lama setelah kontak dengan Edhy Prabowo.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 NTT Marius Ardu Jelamu menduga Kapolres tertular dari Edhy Prabowo yang sempat berkunjung ke Kupang, beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Moeldoko Yakin Aparat Mampu Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat

Moeldoko Yakin Aparat Mampu Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat

Nasional
Unggahan 'Bukti' Pegi Setiawan di Facebook Hilang, Pengacara Laporkan Penyidik ke Propam

Unggahan "Bukti" Pegi Setiawan di Facebook Hilang, Pengacara Laporkan Penyidik ke Propam

Nasional
Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Nasional
Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Nasional
Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Nasional
Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Nasional
KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus 'Vina Cirebon'

KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Nasional
Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal 'Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen' Tetap Berjalan

Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal "Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen" Tetap Berjalan

Nasional
Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Nasional
Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Tanggapi Golkar soal Ridwan Kamil Merosot di Jakarta, Gerindra: Survei Selalu Tak Tepat

Nasional
MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

MKD Bakal Panggil Bamsoet Lagi, Langsung Bacakan Putusan

Nasional
KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

KPK: Uang Suap Kasus DJKA dari Penggelembungan Anggaran Proyek Jalur Kereta

Nasional
Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Golkar Masih Bahas Pencalonan RK di Pilkada, Pantau Terus Elektabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com