Hentikan Klaster Keluarga di Banten, Pasien Covid-19 Tidak Boleh Isolasi Mandiri di Rumah

Kompas.com - 17/09/2020, 16:53 WIB
Ilustrasi pasien virus corona, pasien Covid-19 SHUTTERSTOCK/FunKey FactoryIlustrasi pasien virus corona, pasien Covid-19

SERANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Banten memutuskan untuk tidak ada lagi pasien Covid-18 yang akan di isolasi mandiri di rumah.

Keputusan tersebut dilakukan untuk mencegah bertambahnya klaster keluarga di Banten yang sudah mencapai 1.700 orang.

"Diharapkan tidak ada lagi orang tanpa gejala positif (Covid-19) sampai yang ringan itu diisolasi di rumahnya. Tapi, di tempatkan di rumah singgah karantina," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dr Ati Pramudji Hastuti kepada wartawan. Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Sampai 1.700 Kasus, Klaster Keluarga di Banten Dominasi Jumlah Positif Covid-19

Menurut Ati, meningkatnya jumlah kasus di Banten selama sebulan terakhir disumbangkan dari klaster keluarga.

Klaster keluarga muncul akibat tidak disiplinnya pasien Covid-19 mengikuti tata cara isolasi mandiri. Sehingga, yang awalnya hanya satu orang terpapar bisa menularkan ke keluarga lainnya.

Untuk itu, bagi pasien dengan tanpa gejala hingga ringan akan dikirim ke rumah singgah karantina yang ada di setiap kabupaten dan kota di Banten

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi, suka tidak suka, enak tidak enak (harus di rumah singgah). Itu untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19," ujar Ati.

Baca juga: Klaster Keluarga Meningkat di Cilegon, Pemkot Siapkan Rumah Singgah sebagai Tempat Isolasi

Disebutkan Ati, di Provinsi Banten sudah ada 7 rumah singgah. Kota Tangerang memiliki empat rumah singgah, Kota Tangsel ada satu, Kabupaten Tangerang ada dua tempat karantina.

Ati berharap, Kabupatan dan Kota lainnya juga menyiapkan rumah singgah untuk pasien Covid-19 dengan katagori tanpa gejala hingga ringan.

"Jika kurang akan menambah lagi. Begitu juga rumah sakit jika terjadi pembeludakan kasus RSUD Bantn akan dijadikan kembali pusat rujukan Covid-19," tandas Ati.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.