Kasus Pinangki, KPK Minta Penegak Hukum Tak Boleh Kesampingkan Informasi Publik

Kompas.com - 17/09/2020, 16:10 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Polri dan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti informasi yang diberikan masyarakat terkait kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, menindaklanjuti informasi dari masyarakat merupakan amanat Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Atas dasar amanah undang-undang tersebut, seharusnya semua aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, tidak begitu saja mengenyampingkan segala data, informasi, saran dan masukan dari masyarakat," kata Nawawi, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Soal Bapakku dan Bapakmu dalam Kasus Jaksa Pinangki, KPK Akan Mendalaminya

Nawawi menuturkan, UU Tipikor menyatakan peran serta masyarakat dapat berwujud dengan hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Hal itu termasuk hak untuk memyampaikan saran dan pendapat yang bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi.

"Aparat penegak hukum hukum dalam pmberantasan korupsi termasuk KPK tentu saja, berkewajiban untuk mempelajari dan menelaah segala sesuatu yang diberikan srbagai informasi oleh masyarakat tersebut," kata Nawawi.

Nawawi menambahkan, KPK pun tak segan membuka penyidikan baru jika Polri dan Kejaksaan Agung tidak menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang didukung bukti yang cukup.

"Kita akan lihat dan telaah data-data yang diberikan langsung oleh masyarakat ke KPK," ujar Nawawi.

Baca juga: Berkas Perkara Pinangki Dilimpahkan, ICW Soroti Dua Hal yang Belum Terungkap

Adapun hal itu disampaikan Nawawi menanggapi pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mempertanyakan pelimpahan berkas perkara Pinangki ke jaksa penuntut.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut, ada dua hal yang mestinya didalami oleh penyidik Kejagung antara lain dugaan 'orang besar' di balik Pinangki serta oknum Mahkamah Agung yang bekerja sama dengan Pinangki.

"Semestinya Kejaksaan Agung mendalami terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melimpahkan perkara ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," kata Kurnia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buka Kejuaraan Dunia Wushu, Jokowi Minta Atlet Internasional Lebih Mengenal Indonesia

Buka Kejuaraan Dunia Wushu, Jokowi Minta Atlet Internasional Lebih Mengenal Indonesia

Nasional
Demokrat Terbuka jika Gerindra Ingin Bergabung Dengan Koalisi Perubahan, tapi..

Demokrat Terbuka jika Gerindra Ingin Bergabung Dengan Koalisi Perubahan, tapi..

Nasional
Komisi II DPR Nilai Sistem Pelayanan Publik Kota Bogor Cukup Baik

Komisi II DPR Nilai Sistem Pelayanan Publik Kota Bogor Cukup Baik

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Mengaku Belum Pernah Terima Surat Panggilan Jaksa KPK

Eks KSAU Agus Supriatna Mengaku Belum Pernah Terima Surat Panggilan Jaksa KPK

Nasional
Korban Gempa Cianjur Didominasi Anak di Bawah 16 Tahun

Korban Gempa Cianjur Didominasi Anak di Bawah 16 Tahun

Nasional
Susi Dengar Brigadir J Banting-Banting Pintu dan Temukan Putri Candawathi Terkapar

Susi Dengar Brigadir J Banting-Banting Pintu dan Temukan Putri Candawathi Terkapar

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Larangan Unjuk Rasa dalam RKUHP Dievaluasi

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Larangan Unjuk Rasa dalam RKUHP Dievaluasi

Nasional
Update 5 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.234 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.682.437

Update 5 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 2.234 Dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.682.437

Nasional
Pemkab Cianjur Pastikan Bantuan buat Renovasi Rumah Korban Gempa Cianjur Tersalur Kamis 9 Desember

Pemkab Cianjur Pastikan Bantuan buat Renovasi Rumah Korban Gempa Cianjur Tersalur Kamis 9 Desember

Nasional
Di AIS Forum 2022, Kementerian KP Paparkan Inovasi Pengelolaan Laut Berkelanjutan

Di AIS Forum 2022, Kementerian KP Paparkan Inovasi Pengelolaan Laut Berkelanjutan

Nasional
Maksimalkan Pemulihan Gempa Cianjur, Kemensos Bangun Palet dan Sekolah Darurat

Maksimalkan Pemulihan Gempa Cianjur, Kemensos Bangun Palet dan Sekolah Darurat

Nasional
KPK Tunggu Laksamana Yudo Margono Dilantik untuk Minta Bantuan Pemanggilan Eks KSAU Agus Supriatna

KPK Tunggu Laksamana Yudo Margono Dilantik untuk Minta Bantuan Pemanggilan Eks KSAU Agus Supriatna

Nasional
Komisi III Minta UU Narkotika Tindak Tegas Pengguna dan Pengedar Narkoba di Indonesia

Komisi III Minta UU Narkotika Tindak Tegas Pengguna dan Pengedar Narkoba di Indonesia

Nasional
Soal Pemangkasan Jabatan ASN, Menpan RB: Enggak Semua 'Happy'

Soal Pemangkasan Jabatan ASN, Menpan RB: Enggak Semua "Happy"

Nasional
Tawa Hadirin Sidang Dengar Kesaksian Kuat Ma'ruf: Susi Itu Perempuan Masa Tidur di Garasi?

Tawa Hadirin Sidang Dengar Kesaksian Kuat Ma'ruf: Susi Itu Perempuan Masa Tidur di Garasi?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.