Menko PMK: Kesehatan sebagai Prioritas, Bukan Berarti Ekonomi Boleh Diabaikan

Kompas.com - 17/09/2020, 16:02 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini pemerintah tidak bisa hanya berkutat mengurusi masalah kesehatan.

Namun, permasalahan ekonomi juga harus diperhatikan dengan saksama tetapi tetap mengedepankan kesehatan sebagai prioritasnya.

"Sekarang kita tidak bisa lagi hanya berkutat mengurusi kesehatan terutama perang lawan Covid-19 tapi ekonomi juga harus diperhatikan. Seperti arahan Presiden, kita tetap menjadikan kesehatan sebagai prioritas tapi bukan berarti ekonomi juga boleh diabaikan," ujar Muhadjir dalam sebuah talkshow di Instagram, Kamis (17/9/2020).

"Karena apa arti hidup tanpa ekonomi. Sebetulnya kalau ada yang bilang yang penting sehat dulu baru ekonomi menurut saya justru ekonomi itu bikin sehat. Jangan dibalik-balik," kata dia.

Baca juga: Sekjen MUI Minta Pemerintah Serius Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Selain itu, menurut Muhadjir, seperti yang diucapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pula, dalam menghadapi pemulihan ekonomi ini harus pandai memilih kapan menginjak rem dan bermain gas.

Apabila diibaratkan kendaraan, kata dia, jika hendak menginjak rem, maka para penumpangnya harus diberitahu terlebih dahulu. Begitu pun ketika akan menginjak gas.

Jika tidak, maka akan sangat membahayakan kepentingan nasional Tanah Air.

"Yang penting kalau rem jangan mendadak, kasih tahu dulu penumpang-penumpang kita," ujar Muhadjir.

"Karena kalau remnya mendadak, bisa oleng kendaraan kita tapi kalau gas juga jangan tiba-tiba tancap gas. Kalau hilang kendali sangat bahaya untuk kepentingan nasional kita," kata dia.

Baca juga: Satgas Covid-19: Tak Ada Jalan Lain bagi DKI Selain Tarik Rem Darurat

Ia mengatakan, langkah pemerintah dengan membentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah agar ekonomi yang sedang hibernasi karena fokus kepada kesehatan tidak mati.

Jika ekonomi yang sedang hibernasi itu mati, kata dia, maka akan lebih sulit dijalankan.

"Selama kita masih fokus di kesehatan dan jaring pengaman sosial, maka sektor ekonomi harus dihibernasi. Jadi ekonomi seperti pohon yang hadapi musim dingin, rontokan daun dan ranting yang tak perlu, yang penting batang dan akar jangan sampai ikut mati sehingga kalau msuim Covid-19 habis, kita bisa mudah bangkit," kata dia.

"Tapi kalau hibernasi semakin dalam, kalau akarnya ikut mati maka untuk memulainya akan semakin sulit karena harus ada tanaman baru sehingga Menko Perekonomian membentuk PEN," ucap Muhadjir Effendy.

Baca juga: Kasus Covid-19 Nyaris 4.000 Per Hari, IDI Minta Ini ke Pemerintah



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Nasional
Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Nasional
Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Nasional
Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X