Kompas.com - 17/09/2020, 15:32 WIB
Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban di Kantor IDI, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIKetua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban di Kantor IDI, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Satgas Covid-19 pada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyoroti pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban mengatakan, penerapan PSBB di Ibu Kota semesyinya tidak boleh tanggung alias setengah-setengah.

"PSBB, namun tanggung-tanggung banget itu tidak ketat, perlu dipertimbangkan lagi," ujar Zubairi dalam diskusi secara virtual bertajuk 'Laju pandemi tak terkendali, langkah apa yang harus diperbaiki', Kamis (17/9/2020).

Sekalipun pada akhirnya banyak sektor yang dibuka meskipun dibatasi separuh lebih, Zubair menekankan pada pendisiplinan orang terhadap protokol kesehatan.

Baca juga: PSBB Jilid II Secara Tidak Langsung Menandai Resesi?

"Perlu pendisiplinan yang lebih baik, karena banyak sekali yang dilonggarkan dibandingkan PSBB yang jilid I," ucap dia.

Misalnya, perusahaan swasta di luar 11 sektor usaha non-esensial yang di PSBB jilid I tak diperbolehkan 100 persen, kini diperbolehkan dengan kapasitas 25 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, ojek online yang pada PSBB jilid I tidak diperbolehkan mengangkut penumpang, kini diperbolehkan.

Contoh lainnya, tempat ibadah yang pada PSBB jilid I ditutup sementara, saat ini diperbolehkan dibuka dengan syarat.

Baca juga: PSBB Jakarta Tahap Dua, Bus Transjakarta Ubah Jam Operasional

Syaratnya, jemaah yang hadir di tempat ibadah itu berada di sekitarnya. Namun bagi tempat ibadah besar yang biasa dihadiri orang dari luar daerah, ditutup sepenuhnya.

Zubair melanjutkan, perilaku masyarakat perlu diubah dengan segala kelonggaran yang diberikan itu.

"Artinya perlu tahu dan paham mengubah perilaku yang sesuai protokol kesehatan dan mempertahankan dan ini amat dipengaruhi," ujar dia.

IDI mengingatkan bahwa kasus harian Covid-19 di Indonesia semakin menunjukkan angka yang mengkhawatirkan.

Pemerintah pun harus semakin tanggap terhadap bencana non-alam pandemi Covid-19 ini.

Baca juga: 9 Perusahaan dan 40 Rumah Makan di Jaktim Kena Sanksi karena Langgar PSBB

"Kenaikan (kasus Covid-19) dari hari ke hari tinggi sekali. Lebih dari 3.000. Bahkan hari terakhir mendekati 4.000," ujar Zubair.

"Kita ada pada masa darurat, amat serius. Kita harus tanggap bencana," lanjut dia.

Sebagaimana diketahui, Indonesia kembali mencatat rekor penambahan kasus harian pasien positif virus corona atau Covid-19.

Berdasarkan data milik pemerintah hingga Rabu (16/9/2020) kemarin, ada penambahan pasien positif Covid-19 sebanyak 3.963 orang dalam 24 jam terakhir.

Baca juga: Apakah PSBB Jakarta Berdampak pada Pariwisata Jabar?

Angka penambahan kasus harian itu merupakan yang tertinggi sejak kasus perdana Covid-19 diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret lalu.

Dengan begitu, jumlah akumulasi pasien Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 228.993 orang.

Berdasarkan catatan pemberitaan Kompas.com, rekor penambahan pasien harian tertinggi sebelumnya terjadi pada Kamis (10/9/2020), yakni sebanyak 3.861 orang.

Kemudian, terjadi lagi pada Kamis (3/9/2020) dengan 3.622 pasien Covid-19 baru.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akun Instagram Humas Polda Kalteng Panggil Warganet Lewat DM, Anggota DPR Minta Aparat Bijak

Akun Instagram Humas Polda Kalteng Panggil Warganet Lewat DM, Anggota DPR Minta Aparat Bijak

Nasional
Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Dipercepat dengan Metode Jemput Bola

Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Dipercepat dengan Metode Jemput Bola

Nasional
Aturan Baru Perjalanan Lewat Udara Berlaku 24 Oktober 2021

Aturan Baru Perjalanan Lewat Udara Berlaku 24 Oktober 2021

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Nasional
Waketum PPP Anggap Wajar Ada Relawan Dukung Anies Jadi Capres

Waketum PPP Anggap Wajar Ada Relawan Dukung Anies Jadi Capres

Nasional
Kemenhub: Kapasitas Penumpang Pesawat Boleh Lebihi 70 Persen

Kemenhub: Kapasitas Penumpang Pesawat Boleh Lebihi 70 Persen

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, BEM UI Minta Firli Bahuri dan ST Burhanuddin Dicopot

Nasional
Kemenag Bakal Revisi Regulasi terkait Referensi Biaya Umrah di Masa Pandemi

Kemenag Bakal Revisi Regulasi terkait Referensi Biaya Umrah di Masa Pandemi

Nasional
Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Wajib Karantina, Ini Catatan Satgas Covid-19 untuk Calon Jemaah Umrah Indonesia

Nasional
Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel PT Johnlin Group Milik Haji Isam

Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel PT Johnlin Group Milik Haji Isam

Nasional
Kasus Covid-19 Menurun, Wapres: Kita Belum Aman

Kasus Covid-19 Menurun, Wapres: Kita Belum Aman

Nasional
Pemerintah Sinkronkan Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna agar Bisa Berangkatkan Jemaah Umrah

Pemerintah Sinkronkan Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna agar Bisa Berangkatkan Jemaah Umrah

Nasional
KJRI: Barcode PeduliLindungi sampai Saat Ini Belum Bisa Dibaca Pemerintah Arab Saudi

KJRI: Barcode PeduliLindungi sampai Saat Ini Belum Bisa Dibaca Pemerintah Arab Saudi

Nasional
KPK Lelang Tanah dan Bangunan Perkara Eks Wali Kota Madiun Bambang Irianto

KPK Lelang Tanah dan Bangunan Perkara Eks Wali Kota Madiun Bambang Irianto

Nasional
KJRI Jeddah: Belum Ada Kepastian Kapan Jemaah Indonesia Bisa Masuk Arab Saudi

KJRI Jeddah: Belum Ada Kepastian Kapan Jemaah Indonesia Bisa Masuk Arab Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.