Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI Minta PSBB di DKI Jakarta Jangan Tanggung-tanggung

Kompas.com - 17/09/2020, 15:32 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satgas Covid-19 pada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyoroti pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Ketua Satgas Covid-19 IDI Zubairi Djoerban mengatakan, penerapan PSBB di Ibu Kota semesyinya tidak boleh tanggung alias setengah-setengah.

"PSBB, namun tanggung-tanggung banget itu tidak ketat, perlu dipertimbangkan lagi," ujar Zubairi dalam diskusi secara virtual bertajuk 'Laju pandemi tak terkendali, langkah apa yang harus diperbaiki', Kamis (17/9/2020).

Sekalipun pada akhirnya banyak sektor yang dibuka meskipun dibatasi separuh lebih, Zubair menekankan pada pendisiplinan orang terhadap protokol kesehatan.

Baca juga: PSBB Jilid II Secara Tidak Langsung Menandai Resesi?

"Perlu pendisiplinan yang lebih baik, karena banyak sekali yang dilonggarkan dibandingkan PSBB yang jilid I," ucap dia.

Misalnya, perusahaan swasta di luar 11 sektor usaha non-esensial yang di PSBB jilid I tak diperbolehkan 100 persen, kini diperbolehkan dengan kapasitas 25 persen.

Selain itu, ojek online yang pada PSBB jilid I tidak diperbolehkan mengangkut penumpang, kini diperbolehkan.

Contoh lainnya, tempat ibadah yang pada PSBB jilid I ditutup sementara, saat ini diperbolehkan dibuka dengan syarat.

Baca juga: PSBB Jakarta Tahap Dua, Bus Transjakarta Ubah Jam Operasional

Syaratnya, jemaah yang hadir di tempat ibadah itu berada di sekitarnya. Namun bagi tempat ibadah besar yang biasa dihadiri orang dari luar daerah, ditutup sepenuhnya.

Zubair melanjutkan, perilaku masyarakat perlu diubah dengan segala kelonggaran yang diberikan itu.

"Artinya perlu tahu dan paham mengubah perilaku yang sesuai protokol kesehatan dan mempertahankan dan ini amat dipengaruhi," ujar dia.

IDI mengingatkan bahwa kasus harian Covid-19 di Indonesia semakin menunjukkan angka yang mengkhawatirkan.

Pemerintah pun harus semakin tanggap terhadap bencana non-alam pandemi Covid-19 ini.

Baca juga: 9 Perusahaan dan 40 Rumah Makan di Jaktim Kena Sanksi karena Langgar PSBB

"Kenaikan (kasus Covid-19) dari hari ke hari tinggi sekali. Lebih dari 3.000. Bahkan hari terakhir mendekati 4.000," ujar Zubair.

"Kita ada pada masa darurat, amat serius. Kita harus tanggap bencana," lanjut dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com