Kompas.com - 17/09/2020, 15:20 WIB
Ilustrasi: Bocah-bocah mengikuti kampanye terbuka Partai Demokrat di Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta, Sabtu (4/4). Hadir memberikan orasi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ia meminta semua pihak mendukung program pro rakyat.  KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOIlustrasi: Bocah-bocah mengikuti kampanye terbuka Partai Demokrat di Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta, Sabtu (4/4). Hadir memberikan orasi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ia meminta semua pihak mendukung program pro rakyat.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Nahar, mengatakan ada dua hal yang menjadi titik berat dalam menjaga pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 menjadi ramah anak.

Titik berat pertama adalah, memastikan proses Pilkada 2020 tidak menjadi klaster baru virus corona (Covid-19).

"Memastikan proses pilkada ini tidak menjadi klaster baru yang tak terkendali dari proses penyebaran Covid-19," kata Nahar dalam acara Sosialisasi Surat Edaran Bersama Pilkada Ramah Anak, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: 2 Bakal Paslon Pilkada Wonogiri Telah Lengkapi Berkas Perbaikan

Sementara titik berat kedua yang harus diperhatikan adalah, memperhatikan pendidikan politik para kader partai politik agar Pilkada menjadi ramah anak.

Serta mencegah munculnya kejadian yang mengancam jiwa dan tumbuh kembang anak.

"Tentu ini menjadi komitmen kita bersama untuk selalu menjaga bahwa dalam setiap tahapan pemilu ini benar-benar didesain ramah anak," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengapresiasi ditandatanganinya surat edaran bersama (SEB) ytentang perlindungan anak dari kegiatan kampanye politik.

Sebab, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak mengatur secara lugas bahwa anak-anak dilarang dilibatkan dalam kampanye politik.

"Dalam UU Pilkada, kita tidak menemukan norma eksplisit yang menyebut adanya larangan pelibatan anak atau orang tak punya hak pilih," ujar Abhan dalam acara penandatanganan SEB tersebut di Kantor Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan (PPPA), Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Regulasi Pelaksaan Pilkada 2020 Dinilai Tak Mampu Cegah Pelanggaran Protokol Covid-19

Ketiadaan norma yang melarang anak terlibat dalam kampanye politik sebenarnya disayangkan.

Padahal, Abhan menyebut bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur tentang hal tersebut.

Dengan adanya SEB ini, maka penindakan terhadap mereka yang masih melibatkan anak dalam kampanye politik akan semakin jelas.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X