PMI Butuh Rp 200 Miliar Perangi Covid-19, Kalla Minta Pengusaha Donasi

Kompas.com - 17/09/2020, 13:34 WIB
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla di sela sela perayaan hari ulang tahun PMI yang ke 75 di Markas Pusat PMI JL. Gatot Subroto Kav 96 Jakarta selatan, Kamis (17/9/2020). Dok PMIKetua Umum PMI Jusuf Kalla di sela sela perayaan hari ulang tahun PMI yang ke 75 di Markas Pusat PMI JL. Gatot Subroto Kav 96 Jakarta selatan, Kamis (17/9/2020).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla meminta partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk memerangi Covid-19 yang makin meningkat di Indonesia, terutama di wilayah DKI Jakarta.

Menurut dia partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan terkait Covid-19.

Sementara para pengusaha diharapkan memberikan donasi untuk kegiatan PMI dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan cara penyemprotan disinfektan secara massif.

Baca juga: Jusuf Kalla: Kalau Pandemi Diselesaikan, Ekonomi Lancar

Hal tersebut disampaikan Kalla di sela sela perayaan hari ulang tahun PMI yang ke 75 di Markas Pusat PMI JL. Gatot Subroto Kav 96 Jakarta selatan. Kamis (17/9/2020).

“Hanya ada dua cara untuk mengatasi Covid-19 ini yaitu hindari dan matikan," kata Kalla dalam keterangan tertulis, Kamis.

Kalla mengatakan, virus corona dapat dihindari dengan melakukan protokol 3M, yakni menjaga jarak, memakai Masker, serta mencuci tangan. Dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk disiplin menjalankannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara mematikan virus adalah upaya yang dilakukan PMI selama ini yaitu sterilasi pada sarana umum dan ibadah serta rumah-rumah dan perkantoran dengan cara penyemprotan disinfektan. Hampir enam bulan relawan PMI bekerja untuk itu.

"Karena itu kita mengharapkan partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk membantu mensponsori itu, karena hanya itu cara untuk mengatasi dan mengurangi penularan Covid ini," ujar Kalla. 

Kalla menjelaskan setidaknya sampai akhir tahun 2020,  PMI membutuhkan biaya sekitar 200 miliar untuk operasi penanganan Covid-19. Sementara itu dana yang terkumpul di PMI baru mencapai 50 persen dari total kebutuhan. 

Terkait pelaksanaan PSBB di Jakarta, Kalla menekankan perlu ada ketegasan dan sanksi dari pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat.

Menurut dia, hanya sanksi dan ketegasan yang dapat mendisiplinkan masyarakat. Hal itu sudahdilakukan oleh negara-negara yang berhasil menurunkan jumlah penularan Covid-19.

Baca juga: Donor Darah di PMI Berkurang Semasa Pandemi Covid-19

"PSBB itu sangat tergantung pada disiplin masyarakat dan kedisiplinan itu tergantung pada ketegasan dan sanksi dari pemerintah. Karena itu pemerintah harus tegas dan menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar disipilin," katanya.

Pada moment perayaan HUT-75 PMI yang dilaksanakan secara sederhana dan virtual tersebut, Kalla juga meresmikan pendirian politeknik AKBARA Surakarta yang merupakan politeknik yang dikelola oleh PMI.

Politeknik dengan program D3 dan D4 membuka berbagai jurusan terkait manajemen  penanggunlangan bencana, dan pengeloaan darah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X