PMI Butuh Rp 200 Miliar Perangi Covid-19, Kalla Minta Pengusaha Donasi

Kompas.com - 17/09/2020, 13:34 WIB
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla di sela sela perayaan hari ulang tahun PMI yang ke 75 di Markas Pusat PMI JL. Gatot Subroto Kav 96 Jakarta selatan, Kamis (17/9/2020). Dok PMIKetua Umum PMI Jusuf Kalla di sela sela perayaan hari ulang tahun PMI yang ke 75 di Markas Pusat PMI JL. Gatot Subroto Kav 96 Jakarta selatan, Kamis (17/9/2020).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla meminta partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk memerangi Covid-19 yang makin meningkat di Indonesia, terutama di wilayah DKI Jakarta.

Menurut dia partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan terkait Covid-19.

Sementara para pengusaha diharapkan memberikan donasi untuk kegiatan PMI dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan cara penyemprotan disinfektan secara massif.

Baca juga: Jusuf Kalla: Kalau Pandemi Diselesaikan, Ekonomi Lancar

Hal tersebut disampaikan Kalla di sela sela perayaan hari ulang tahun PMI yang ke 75 di Markas Pusat PMI JL. Gatot Subroto Kav 96 Jakarta selatan. Kamis (17/9/2020).

“Hanya ada dua cara untuk mengatasi Covid-19 ini yaitu hindari dan matikan," kata Kalla dalam keterangan tertulis, Kamis.

Kalla mengatakan, virus corona dapat dihindari dengan melakukan protokol 3M, yakni menjaga jarak, memakai Masker, serta mencuci tangan. Dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk disiplin menjalankannya.

Sementara mematikan virus adalah upaya yang dilakukan PMI selama ini yaitu sterilasi pada sarana umum dan ibadah serta rumah-rumah dan perkantoran dengan cara penyemprotan disinfektan. Hampir enam bulan relawan PMI bekerja untuk itu.

"Karena itu kita mengharapkan partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk membantu mensponsori itu, karena hanya itu cara untuk mengatasi dan mengurangi penularan Covid ini," ujar Kalla. 

Kalla menjelaskan setidaknya sampai akhir tahun 2020,  PMI membutuhkan biaya sekitar 200 miliar untuk operasi penanganan Covid-19. Sementara itu dana yang terkumpul di PMI baru mencapai 50 persen dari total kebutuhan. 

Terkait pelaksanaan PSBB di Jakarta, Kalla menekankan perlu ada ketegasan dan sanksi dari pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat.

Menurut dia, hanya sanksi dan ketegasan yang dapat mendisiplinkan masyarakat. Hal itu sudahdilakukan oleh negara-negara yang berhasil menurunkan jumlah penularan Covid-19.

Baca juga: Donor Darah di PMI Berkurang Semasa Pandemi Covid-19

"PSBB itu sangat tergantung pada disiplin masyarakat dan kedisiplinan itu tergantung pada ketegasan dan sanksi dari pemerintah. Karena itu pemerintah harus tegas dan menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar disipilin," katanya.

Pada moment perayaan HUT-75 PMI yang dilaksanakan secara sederhana dan virtual tersebut, Kalla juga meresmikan pendirian politeknik AKBARA Surakarta yang merupakan politeknik yang dikelola oleh PMI.

Politeknik dengan program D3 dan D4 membuka berbagai jurusan terkait manajemen  penanggunlangan bencana, dan pengeloaan darah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Nasional
ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

Nasional
Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Nasional
DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Nasional
Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Nasional
Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Nasional
Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X