Alexander Aur
Dosen Filsafat

Dosen Filsafat Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Banten.

September, Superego Anti-komunis, dan Politik Rekonsiliasi

Kompas.com - 17/09/2020, 13:16 WIB
Warga mengunjungi Monumen Pancasila Sakti di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (30/9/2014). Monumen tersebut dibangun untuk menghormati para Pahlawan Revolusi yang gugur dalam peristiwa Gerakan Tiga Puluh September atau G-30-S/PKI pada 1965. KOMPAS/ WAWAN H PRABOWOWarga mengunjungi Monumen Pancasila Sakti di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (30/9/2014). Monumen tersebut dibangun untuk menghormati para Pahlawan Revolusi yang gugur dalam peristiwa Gerakan Tiga Puluh September atau G-30-S/PKI pada 1965.
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini


PADA September setiap tahun ada fenomena yang menarik. Kerap kali beberapa pihak menghubung-hubungkan berbagai peristiwa sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi pada bulan tersebut dengan komunis atau Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dengan mudah pihak-pihak ini merangkai rantai hubung antara kedua hal itu. Padahal, peristiwa-peristiwa itu sama sekali tidak berhubungan dengan komunis atau PKI setelah aparat penegak hukum atau pihak lain menelusuri lebih dalam.

September 1965 memang merupakan bulan terjadinya penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa jenderal. Rezim politik Soeharto memberi label politik pada peristiwa itu dengan istilah “Gerakan 30 September/PKI”.

Pada tahun-tahun setelah labelisasi, politik operasi keamanan pun berlangsung. Perburuan, pembunuhan secara sepihak oleh aparatur negara, dan pemenjaraan terhadap orang-orang yang dianggap oleh rezim politik Orde baru sebagai anggota PKI.

Pada 1984 Orde Baru mengubah strategi. Labelisasi dan perburuan tidak terang-terang lagi. Jalan yang ditempuhnya adalah jalan kebudayaan. Memproduksi film “Pengkhianatan G 30 S/PKI” adalah wujud konkret spirit dan agenda politik kebudayaan anti-komunis.

Tak lama setelah rilis film besutan sutradara Arifin C. Noer itu, pada September setiap tahun lembaga penyiaran publik TVRI menayangkan film tersebut. Sepanjang masa kekuasaan Orde Baru, pada setiap malam 30 September, warga negeri ini duduk manis di depan televisi menonton film propagandis itu.

Superego anti-komunis

Film ini menjadi salah satu alat penyuntik spirit politik kebudayaan anti-komunis. Superego para penonton, terutama superego anak-anak remaja pada zaman kekuasaan Orde Baru pasca-produksi film, terisi oleh spirit politik kebudayaan anti-komunis.

Metode psikoanalisis merupakan salah satu cara yang cukup memadai untuk membaca film “Pengkhianatan G 30 PKI” sebagai alat penyuntik spirit politik anti-komunis.

Sigmund Freud melalui metode psikoanalisis memetakan tiga instansi psikologis manusia, yakni id, ego, dan superego.

Id merupakan instansi hasrat yang menggerakkan dimensi alamiah diri manusia. Ego merupakan instansi sadar, yang memproduksi pertimbangan-pertimbangan rasional manusia. Superego merupakan instansi yang berisi sistem nilai dan kepercayaan yang terbentuk oleh para pemegang orotitas.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung: Lin Che Wei Dibawa ke Kemendag oleh Indrasari Wisnu Wardhana

Kejagung: Lin Che Wei Dibawa ke Kemendag oleh Indrasari Wisnu Wardhana

Nasional
Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

Nasional
BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

Nasional
Komnas HAM: Kasus Munir Sangat Potensial Ditetapkan Jadi Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM: Kasus Munir Sangat Potensial Ditetapkan Jadi Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Komnas HAM: Status Kasus Munir Akan Segera Diumumkan, Pelanggaran HAM Berat atau Bukan

Komnas HAM: Status Kasus Munir Akan Segera Diumumkan, Pelanggaran HAM Berat atau Bukan

Nasional
Hasto: PDI-P Bisa Usung Calon Sendiri, Kami Tak Ikut Berdansa Politik

Hasto: PDI-P Bisa Usung Calon Sendiri, Kami Tak Ikut Berdansa Politik

Nasional
Hasil Survei SMRC Warga Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Jadi Motivasi Semakin Baik

Hasil Survei SMRC Warga Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Jadi Motivasi Semakin Baik

Nasional
Luncurkan Transpolitan, Gus Halim: Konsep Transmigrasi Kini Harus Berbasis Ekonomi Digital

Luncurkan Transpolitan, Gus Halim: Konsep Transmigrasi Kini Harus Berbasis Ekonomi Digital

Nasional
Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

Nasional
Kejagug: Lin Che Wei Terima Upah Miliaran Rupiah Setiap Bulan sebagai Konsultan

Kejagug: Lin Che Wei Terima Upah Miliaran Rupiah Setiap Bulan sebagai Konsultan

Nasional
Kepala BPK Jabar Diperiksa di Kasus Ade Yasin Terkait Pembentukan Tim Auditor

Kepala BPK Jabar Diperiksa di Kasus Ade Yasin Terkait Pembentukan Tim Auditor

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna Terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN

DPR Gelar Rapat Paripurna Terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN

Nasional
PDI-P Gelar Rakernas Kedua 10-13 Juni, Bahas Pemilu 2024?

PDI-P Gelar Rakernas Kedua 10-13 Juni, Bahas Pemilu 2024?

Nasional
Kritik Imbauan agar Terdakwa Tak Pakai Atribut Keagamaan, Komnas HAM: Jaksa Agung Tak Boleh Berprasangka

Kritik Imbauan agar Terdakwa Tak Pakai Atribut Keagamaan, Komnas HAM: Jaksa Agung Tak Boleh Berprasangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.