Hasil Tes "Swab" Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho Negatif Covid-19

Kompas.com - 17/09/2020, 12:34 WIB
Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatarongan Panggabean (kiri) mendampingi anggota Albertina Ho (tengah) dan Artidjo Alkostar (kanan) memaparkan pendapat saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2020). RDP yang diikuti oleh jajaran Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK tersebut membahas mengenai rencana kinerja KPK tahun 2020, Pengelolaan SDM, Tugas Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK serta Sinergitas kordinasi dengan pimpinan KPK dalam lingkup pengawasan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATKetua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatarongan Panggabean (kiri) mendampingi anggota Albertina Ho (tengah) dan Artidjo Alkostar (kanan) memaparkan pendapat saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2020). RDP yang diikuti oleh jajaran Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK tersebut membahas mengenai rencana kinerja KPK tahun 2020, Pengelolaan SDM, Tugas Dewan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK serta Sinergitas kordinasi dengan pimpinan KPK dalam lingkup pengawasan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Albertina Ho dinyatakan negatif virus corona atau Covid-19.

Albertina bersama dua anggota Dewan Pengawas KPK lainnya, Tumpak Panggabean dan Syamsuddin Haris, mengikuti tes swab pada Selasa (15/9/2020) lalu, setelah kontak dengan pegawai KPK yang positif Covid-19.

"Sejauh ini berdasarkan informasi yang kami terima, baru hasil swab Bu Albertina Ho dengan hasil negatif," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Sidang Pembacaan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Ditunda

Menurut Ali, KPK saat ini masih menunggu hasil tes swab Tumpak dan Syamsuddin.

"Untuk yang lain masih menunggu hasilnya," kata Ali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tes swab yang mereka ikuti menyebabkan sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri diundur menjadi Rabu (23/9/2020) pekan depan.

Baca juga: KPK Bantah Lamban Putuskan Kasus Firli Bahuri di Dewas KPK

Sebelumnya, Ali menepis anggapan yang menyebut Dewan Pengawas KPK lamban dalam memutuskan dugaan pelanggaran etik Firli.

"Dewas KPK telah bekerja dan merampungkan tugasnya terkait pemeriksaan etik dua terperiksa, yaitu YP (Yudi) dan FB (Firli). Hanya saja pembacaan putusan sidangnya terpaksa ditunda karena alasan sebagaimana telah kami informasikan," kata Ali, Rabu (16/9/2020).

Firli Bahuri diduga telah melanggar etik dalam hal bergaya hidup mewah saat menggunakan helikopter milik perusahaan swasta dalam perjalanan pribadi dari Palembang ke Baturaja.

Firli diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku 'Integritas' sesuai Pasal 4 Ayat (1) huruf c atau Pasal 4 Ayat (1) huruf n atau Pasal 4 Ayat (2) huruf m dan/ atau 'Kepemimpinan' pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor: 02 Tahun 2020.

Baca juga: Pertaruhan Kredibilitas Dewas KPK dalam Sidang Etik Firli Bahuri...

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru Kemenhub: Kapasitas Penumpang Kereta Antarkota 70 Persen, KRL 32 Persen

Aturan Baru Kemenhub: Kapasitas Penumpang Kereta Antarkota 70 Persen, KRL 32 Persen

Nasional
Syarat PCR bagi Penumpang Pesawat Tak Berlaku di Daerah Perintis

Syarat PCR bagi Penumpang Pesawat Tak Berlaku di Daerah Perintis

Nasional
Pelaku Perjalanan Darat, Laut dan Kereta Api di Jawa-Bali Wajib Tunjukkan 2 Dokumen Ini

Pelaku Perjalanan Darat, Laut dan Kereta Api di Jawa-Bali Wajib Tunjukkan 2 Dokumen Ini

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Vaksinasi Covid-19 dan Harapan Menuju Endemi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Vaksinasi Covid-19 dan Harapan Menuju Endemi

Nasional
Upaya Pembungkaman Aspirasi dalam 2 Tahun Pemerintahan Tahun Jokowi-Ma'ruf, Mural Dihapus hingga Pembentang Poster Ditangkap

Upaya Pembungkaman Aspirasi dalam 2 Tahun Pemerintahan Tahun Jokowi-Ma'ruf, Mural Dihapus hingga Pembentang Poster Ditangkap

Nasional
Polisi Tangkap 45 Tersangka Kasus Pinjol Ilegal dalam Sepekan

Polisi Tangkap 45 Tersangka Kasus Pinjol Ilegal dalam Sepekan

Nasional
Sidang Kasus Munjul, Jaksa Gali Peran Gubernur DKI Anies Baswedan

Sidang Kasus Munjul, Jaksa Gali Peran Gubernur DKI Anies Baswedan

Nasional
Satgas: Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Tak Perlu Tunjukkan Dokumen Khusus

Satgas: Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Tak Perlu Tunjukkan Dokumen Khusus

Nasional
Wapres Sebut Penanganan Pandemi Telah Menunjukkan Hasil yang Menggembirakan

Wapres Sebut Penanganan Pandemi Telah Menunjukkan Hasil yang Menggembirakan

Nasional
Bareskrim Ungkap 4 Kasus Peredaran Narkoba di Bakauheni, Sita 62,9 Kilogram Sabu

Bareskrim Ungkap 4 Kasus Peredaran Narkoba di Bakauheni, Sita 62,9 Kilogram Sabu

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Pukat UGM: Indonesia Masih Lekat dengan Korupsi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Pukat UGM: Indonesia Masih Lekat dengan Korupsi

Nasional
Akun Instagram Humas Polda Kalteng Panggil Warganet Lewat DM, Anggota DPR Minta Aparat Bijak

Akun Instagram Humas Polda Kalteng Panggil Warganet Lewat DM, Anggota DPR Minta Aparat Bijak

Nasional
Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Dipercepat dengan Metode Jemput Bola

Wapres Minta Vaksinasi Covid-19 Dipercepat dengan Metode Jemput Bola

Nasional
Aturan Baru Perjalanan Lewat Udara Berlaku 24 Oktober 2021

Aturan Baru Perjalanan Lewat Udara Berlaku 24 Oktober 2021

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, PKS Minta Pemerintah Tak Abaikan soal Ketahanan Keluarga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.