Kemenko PMK Sebut Perkawinan Anak Timbulkan Banyak Persoalan

Kompas.com - 17/09/2020, 12:02 WIB
Ilustrasi pernikahan. PIXABAY/ Nihan Güzel Da?tanIlustrasi pernikahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Kemenko PMK) Ghafur Akbar Dharmaputra mengatakan, salah satu masalah ketahanan keluarga di Indonesia adalah masih banyaknya perkawinan anak di bawah umur.

Ghafur mengatakan, terjadinya perkawinan anak menimbulkan banyak persoalan.

"Salah satu problema dalam ketahanan keluarga yaitu perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan anak ini menimbulkan banyak soal," ujar Ghafur dilansir dari situs resmi Kemenko PMK, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Menghapus Praktik Perkawinan Anak

Beberapa persoalan yang muncul akibat perkawinan anak adalah stunting, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perceraian.

Dengan demikian, pencegahan terhadap perkawinan anak pun harus dilakukan agar hal-hal tersebut tak terjadi.

"Karena perkawinan anak pengaruhnya tidak hanya pada pernikahan tapi juga anak yang dilahirkan itu (stunting)," kata dia.

Apalagi pemerintah saat ini memiliki target untuk menurunkan angka stunting dari 27 persen ke 14 persen pada 2024.

Di sisi lain, pemerintah juga saat ini akan menggelar program bimbingan perkawinan calon pengantin (bimwin catin) untuk memberikan penguatan pengelolaan keluarga dan aspek ekonomi keluarga.

Baca juga: Mencegah Terjadinya 13 Juta Perkawinan Anak di Indonesia...

Program tersebut merupakan salah satu cara untuk membangun ketahanan keluarga yang sangat penting bagi kehidupan.

Sebab munculnya perkawinan anak juga dapat disebabkan lemahnya ketahanan keluarga.

"Ketahanan keluarga bukan hanya terkait utuh dan langgeng. Tetapi ketahanan keluarga itu adalah bagaimana membuat mereka sejahtera. Sejahtera itu yang penting," ucap dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Nasional
Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Nasional
Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Nasional
Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X