Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Klaster Penularan Covid-19 di Kementerian, Kemenkes Tertinggi

Kompas.com - 17/09/2020, 10:38 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui situs https://corona.jakarta.go.id/id/data-visualisasi, mengungkap adanya klaster penularan Covid-19 di kementerian, lembaga dan instansi pemerintah.

Data berdasarkan pencatatan hingga 7 September 2020 itu dilengkapi visualisasi yang bersifat sebagai pelengkap (komplemen) dari data Covid-19 Dinas Kesehatan.

Dalam dasbor/visualisasi ini, sumber-sumber data eksternal atau publik juga digunakan untuk memperkaya hasil visualisasi.

Baca juga: Klaster Pilkada Mulai Muncul, Pengumpulan Massa saat Kampanye Sebaiknya Dibatasi

Dikutip dari data yang ditampilkan pada Kamis (17/9/2020), diketahui bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi klaster dengan jumlah kasus penularan terbanyak.

Tercatat ada 139 kasus penularan Covid-19 di Kemenkes.

Selain itu, data ini juga ditambah dengan jumlah kasus Covid-19 yang ditemukan di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes dengan 49 kasus positif.

Berdasarkan data yang sama, kementerian lain dengan kasus penularan tertinggi adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan 90 kasus penularan.

Selanjutnya, ada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebanyak 42 kasus penularan.

Baca juga: Satgas Minta Kepala Daerah Kendalikan Klaster Covid-19 dengan PSBM

 

Tanggapan Kemenkes

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Achmad Yurianto mengatakan, pihaknya tidak tahu-menahu tentang data tersebut.

"Datanya siapa? Saya tidak tahu sumber datanya," ujar Yuri ketika dikonfirmasi Kompas.com, Kamis.

Saat ditanya lebih lanjut perihal jumlah penularan di Kemenkes, dirinya menyarankan mengonfirmasi ke Biro Kepegawaian Kemenkes.

"Tanya ke Biro Kepegawaian," kata Yurianto.

Baca juga: PSBB di DKI Fokus Hentikan Klaster Covid-19 Perkantoran

Seperti apa data klaster penularan Covid-19 di kementerian? Berikut paparannya:

1. Kementerian Kesehatan (Kemenkes): 139 kasus positif

2. Kementerian Perhubungan (Kemenhub): 90 kasus positif

3. Kementerian Keuangan (Kemenkeu): 42 kasus positif

4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM): 35 kasus positif

5. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf): 33 kasus positif

6. Kementerian Pertahanan (Kemenhan): 33 kasus positif

7. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora): 28 kasus positif

8. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo): 27 kasus positif

9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud): 25 kasus positif

10. Kementerian Pertanian (Kementan): 18 kasus positif

11. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): 16 kasus positif

12. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM): 14 kasus positif

13. Kementerian PPPA: 14 kasus positif

14. Kementerian Koordinator PMK: 12 kasus positif

15. Kementerian Bappenas: 10 kasus positif

16. Kementerian Luar Negeri: 7 kasus positif

17. Kementerian PAN-RB: 6 kasus positif

18. Kementerian Kelautan: 6 kasus positif

19. Kementerian Perdagangan: 5 kasus positif

20. Kementerian Agama: 3 kasus positif

21. Kementerian Lingkungan Hidup: 3 kasus positif

22. Kementerian UMKM: 2 kasus positif

23. Kemenkop KUMKM: 1 kasus positif

24. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi: 1 kasus positif

Data klaster penularan Covid-19 di lembaga dan instansi pemerintah:

1. Balitbangkes Kemenkes: 49 kasus positif

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan pusat:35 kasus

3. Dirjen Imigrasi: 21 kasus positif

4. Kantor Pajak Pratama Jakarta: 15 kasus positif

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pusat: 1 kasus positif

6. Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat: 1 kasus positif

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com