Pemerintah Tak Akan Tambah Bansos di 9 Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Kompas.com - 16/09/2020, 20:56 WIB
Ilustrasi uang KOMPAS.com/NURWAHIDAHIlustrasi uang
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tak akan menambah bantuan sosial di 9 provinsi prioritas penanganan Covid-19.

Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin meyakini program bantuan sosial yang digulirkan Kementerian Sosial sudah cukup untuk membantu kebutuhan masyarakat miskin, termasuk yang ada di 9 provinsi prioritas.

"Program bansos yang dirancang oleh Kemensos diberikan kepada 29 juta keluarga termiskin, yang tersebar di 9 provinsi tadi. Jadi kami percaya dengan konsistensi teman-teman di Kemensos," kata Budi.

Baca juga: Pengunjuk Rasa Membawa Karung Beras Bansos Bergambar Bupati Ogan Ilir

Adapun 9 provinsi prioritas tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Kesembilan provinsi tersebut menjadi sorotan Presiden Jokowi karena menjadi episentrum penularan tertinggi dan menyumbang 75 persen dari kasus Covid-19 di tanah air.

"Kami percaya rakyat di 9 provinsi tersebut akan terbantu," kata Budi.

Pemerintah memang telah memiliki sejumlah program bantuan sosial selama pandemi Covid-19, antara lain kartu sembako yang ditujukan untuk 20 juta keluarga paling miskin.

Program tersebut saat ini telah terealisasi 63 persen dari total anggaran Rp 43,6 triliun.

Selain itu, program keluarga harapan (PKH) yang menyasar 10 juta masyarakat miskin. PKH yang memiliki anggaran Rp 37,4 triliun saat ini telah tersalurkan 77,9 persen.

"Perkiraan kami ini sampai akhir tahun, dua program dari Kementerian Sosial ini harusnya bisa kita capai targetnya," kata Budi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR-Pemerintah Bahas RUU ASN, Ada Usul Pembubaran KASN

DPR-Pemerintah Bahas RUU ASN, Ada Usul Pembubaran KASN

Nasional
BNPB Beri Bantuan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar  untuk Tangani Banjir di Kalimantan Selatan

BNPB Beri Bantuan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar untuk Tangani Banjir di Kalimantan Selatan

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Minta Tunda Pembacaan Keterangan Presiden di Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja

Ini Alasan Pemerintah Minta Tunda Pembacaan Keterangan Presiden di Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja

Nasional
Ayah Jaksa Pinangki Meninggal, Sidang Pleidoi Ditunda

Ayah Jaksa Pinangki Meninggal, Sidang Pleidoi Ditunda

Nasional
Kasus Perintangan Penyidikan, KPK Panggil Anak Eks Sekretaris MA Nurhadi

Kasus Perintangan Penyidikan, KPK Panggil Anak Eks Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Ahli yang Diminta Pendapatnya soal Voice Note FPI Pernah Pernah Kerja dengan FBI

Ahli yang Diminta Pendapatnya soal Voice Note FPI Pernah Pernah Kerja dengan FBI

Nasional
Kepala BKPM ke Jokowi: Ngeri-ngeri Sedap, Pencak Silat Pengusaha Terlalu Banyak..

Kepala BKPM ke Jokowi: Ngeri-ngeri Sedap, Pencak Silat Pengusaha Terlalu Banyak..

Nasional
Buruh Ingin Masuk Daftar Prioritas Vaksinasi Covid-19

Buruh Ingin Masuk Daftar Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
BNPB: 6 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor di Manado

BNPB: 6 Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir dan Longsor di Manado

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Wakil Pemerintah Minta Pembacaan Keterangan Presiden Ditunda

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Wakil Pemerintah Minta Pembacaan Keterangan Presiden Ditunda

Nasional
Bahas Calon Tunggal Kapolri Listyo Sigit, Rapat Komisi III DPR dengan Kompolnas Digelar Tertutup

Bahas Calon Tunggal Kapolri Listyo Sigit, Rapat Komisi III DPR dengan Kompolnas Digelar Tertutup

Nasional
Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA Jadi Prioritas

Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA Jadi Prioritas

Nasional
Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Nasional
DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X