MAKI Sebut Ada Istilah 'King Maker' dalam Sederet Kasus Djoko Tjandra

Kompas.com - 16/09/2020, 17:39 WIB
Koordinator MAKI Boyamin Saiman usai melaporkan Ketua MA Hatta Ali ke MK atas dugaan pelanggaran kode etik, Jumat (17/5/2018). Fabian Januarius KuwadoKoordinator MAKI Boyamin Saiman usai melaporkan Ketua MA Hatta Ali ke MK atas dugaan pelanggaran kode etik, Jumat (17/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebut, ada istilah 'king maker' dalam pembicaraan antara jaksa Pinangki Sirna Malasari, Djoko Tjandra dan Anita Kolopaking.

"Salah satu yang mengejutkan dan ini adalah hal baru, yaitu ada penyebutan istilah 'king maker' dalam pembicaraan-pembicaraan itu antara PSM, ADK dan JST," kata Boyamin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9/2020), dikutip dari Tribunnews.com.

Boyamin mengatakan, istilah 'king maker' itu masuk ke dalam bukti baru berkaitan dengan sederet perkara yang menyeret Djoko Tjandra yang diserahkan ke KPK.

Boyamin berharap, KPK dapat mendalami bukti baru tersebut sekaligus mengambilalih penanganan kasus Djoko Tjandra.

Baca juga: Polri Berencana Limpahkan Kembali Berkas Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra Pekan Ini

"Kalau toh supervisi sudah terlalu ketinggalan, saya minta untuk ambil alih. Tapi melihat nama 'king maker' itu, kemudian saya minta dilakukan penyelidikan baru tersendiri yang ditangani KPK untuk meneliti 'king maker' itu siapa," ujar Boyamin.

"Karena dari pembicaraan tersebut, terungkap nampaknya di situ ada istilah 'king maker'," lanjut dia.

Boyamin menambahkan, ia tidak menyerahkan bukti tersebut ke Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung karena penyidikan pada dua institusi tersebut akan segera rampung.

"Karena Kejagung sudah buru-buru cepat selesai, PSM udah P21. Di Bareskrim juga nampaknya sebentar lagi segera berkasnya diserahkan kembali ke Kejagung," kata Boyamin.

Baca juga: Kejagung Periksa Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki

Sebelumnya, pada Jumat (11/9/2020) lalu, Boyamin meminta KPK mendalami sejumlah nama yang diduga sering disebut Jaksa Pinangki, Anita Kolopaking dan Djoko Tjandra dalam pengurusan fatwa.

Boyamin menyebut, inisial nama-nama tersebut adalah T, DK, BR, HA dan SHD.

KPK juga diminta mendalami aktivitas Pinangki dan Anita dalam rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung.

"KPK hendaknya mendalami aktivitas PSM dan ADK dalam rencana kepengurusan Fatwa dengan diduga sering menyebut istilah "Bapakmu" dan "Bapakku"," kata Boyamin.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Menurut Wapres, Hanya 13 Persen UMKM Sudah Manfaatkan Teknologi Digital

Nasional
Jamu 2 Jenderal Polisi, Ini Sosok Kajari Jaksel yang Dua Kali Tersandung Polemik Djoko Tjandra

Jamu 2 Jenderal Polisi, Ini Sosok Kajari Jaksel yang Dua Kali Tersandung Polemik Djoko Tjandra

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

Nasional
Tidak hanya 3M, Masyarakat Bisa Antisipasi Covid-19 dengan 3K

Tidak hanya 3M, Masyarakat Bisa Antisipasi Covid-19 dengan 3K

Nasional
Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nama Presiden Jokowi Diabadikan Jadi Nama Jalan di Uni Emirat Arab

Nasional
Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

Polisi di Selayar Tewas Setelah Ditemukan Tertembak dalam Mushala

Nasional
Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Jokowi Pastikan RI Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 di Tengah Pandemi

Nasional
Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Targetkan 10.000 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja, KASBI Ingatkan Protokol Kesehatan

Nasional
Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Polisi Tangkap 7 Admin yang Diduga Terkait Ricuhnya Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pilkada Tetap Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Polemik Makan Siang untuk 2 Jenderal Polisi Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra di Kejari Jaksel

Nasional
Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Aksi Tolak UU Cipta Kerja Akan Kembali Digelar, Polri Minta Pedemo Waspada Penyusup

Nasional
Djoko Tjandra Kembali Jalani Sidang Kasus Surat Jalan Palsu

Djoko Tjandra Kembali Jalani Sidang Kasus Surat Jalan Palsu

Nasional
365.240 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Janji Pengadaan Vaksin

365.240 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Janji Pengadaan Vaksin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X