Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Seragamkan Harga Swab Test Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendorong pemerintah menyeragamkan harga tes usap (swab test) dengan metode polymerase chain reaction (PCR) untuk mendeteksi Covid-19.

Keseragaman harga ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses yang sama untuk melaksanakan swab test.

"Keseragaman harga pun nanti penting, karena ini menyangkut agar masyarakat bisa ada kesempatan melakukan PCR test," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Baca juga: Simulasi Piala Uber Resmi Diundur karena Hasil Swab Test Belum Keluar

Dasco juga menyoroti berbagai layanan kesehatan yang menyediakan tes melalui PCR untuk menguji spesimen yang diambil pasien.

Menurut Dasco, pemerintah pun perlu mengawasi ketat alat tes serta reagen yang digunakan untuk pengujian Covid-19.

"Kualitasnya saya pikir perlu pengawasan dari pemerintah. Soal merk yang memang teruji, sama seperti halnya rapid test. Kita harus jeli menilai apakah alat tersebut feasible atau tidak," tutur Dasco.

Baca juga: Ibu Hamil yang Keguguran karena Tidak Punya Biaya Swab Test Dirujuk ke RSUP Wahidin Makassar

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo sebelumnya mengakui bahwa saat ini masyarakat masih kesulitan untuk melakukan tes PCR untuk mendeteksi Covid-19.

Salah satu kendalanya, tarif tes PCR yang dipatok di atas Rp 2,5 juta oleh rumah sakit. Padahal, kata Doni, biaya untuk tes PCR hanya sekitar Rp 500.000.

"Ada RS yang mematok harga tes PCR swab sampai di atas Rp 2,5 juta, padahal harga rutin atau harga yang bisa kita lihat sebenarnya tidak akan lebih dari Rp 500.000 per pemeriksaan spesimen," kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Baca juga: Pemerintah Akan Atur Batas Atas Harga Tes Usap di RS Nonrujukan Covid-19

Terkait hal tersebut, Doni akan berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan utnuk menetapkan standar harga atau tarif untuk tes PCR.

Dengan demikian, pihak rumah sakit dan masyarakat tidak akan dirugikan.

"Supaya harganya standar, kami tidak ingin pengusaha yang membeli alat, membangun jaringan, mereka rugi, tapi kami juga tidak ingin masyarakat mengalami kerugian. Jadi kami akan libatkan BPKP untuk memutuskan harga yang layak sehingga berjalan dengan baik," ucap dia.