Menyoal Netralitas ASN di Pilkada, Penyakit Lama yang Jadi Perusak Kualitas Demokrasi

Oleh karena itu, ia meminta kepada para penyelenggara pilkada untuk bekerja keras guna menghasilkan proses pilkada yang berkualitas.

"Netralitas, profesionalitas, dan transparansi penyelenggara pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi kita, sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah serta penerimaan masyarakat terhadap hasil-hasil pilkada yang kita lakukan," ucapnya.

Harga mati

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, netralitas ASN merupakan kunci penting dalam meminimalisir terjadinya potensi konflik yang timbul akibat penyelenggaraan pesta demokrasi.

Baca juga: Menpan RB, Mendagri dan Bawaslu Teken SKB Pengawasan Netralitas ASN di Pilkada

Dilansir dari Kompas.id, setidaknya ada 778 aduan yang diterima KASN pada 2019 lalu. Dari jumlah tersebut, 49,6 persen di antaranya berkaitan dengan netralitas ASN.

Sisanya, 31,7 persen, dari pengaduan itu terkait sistem merit, dan 18,6 persen terkait pelanggaran nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.

Untuk tahun 2020, setidaknya sudah ada 255 pengaduan yang diterima KASN terkait netralitas ASN hingga bulan Juni.

Abhan berharap, persoalan netralitas ASN di dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini berkurang. Berdasarkan catatan Bawaslu, setidaknya ada 700 kasus ketidaknetralan oknum ASN, Polri, dan TNI yang diterima pada penyelenggaran Pilkada Serentak 2018.

"ASN sering ada pada posisi dilematis di setiap penyelenggaraan agenda pemilu maupun pilkada. Dalam konteks perhelatan politik kontestatif, kita sering mendapati kenyataan bahwa ASN tergerus dalam pusaran tarik menarik kekuasaan," ucap Abhan, pada 10 September lalu, seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Menpan RB dan Mendagri Diminta Tegas pada PPK yang Enggan Sanksi ASN Tak Netral

Salah satu faktor ketidaknetralan ASN itu, sebut dia, lantaran adanya intimidasi disertai ancaman yang diterima oleh ASN oleh kekuatan birokrat.

"Sebab, mengambil posisi netral dapat dianggap sebagai sebuah pembangkangan yang akibatnya bisa sangat fatal bagi posisi mereka dalam struktur birokrasi," kata dia.

Sementara itu, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pihaknya telah meminta kepada seluruh jajaran kepolisian untuk bersikap cermat dan profesional di dalam penyelenggaraan pilkada.

Menurut dia, sikap itu harus diambil untuk menghilangkan persepsi bahwa aparat penegak hukum menjadi alat politik bagi segelintir kelompok.

"Netralitas Polri adalah harga mati. Para penyidik pahami betul langkah penegakan hukum akan menjadi sorotan publik. Laksanakan secara cermat dan profesional," kata Listyo, seperti dilansir dari Kompas.id.