Ratusan Dokter Meninggal akibat Covid-19, IDI Desak Pemerintah Bentuk Komite Perlindungan

Kompas.com - 16/09/2020, 07:06 WIB
Ilustrasi dokter yang menangani pasien virus corona: The PaperIlustrasi dokter yang menangani pasien virus corona:
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah membentuk komite perlindungan kesehatan bagi tenaga medis yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

Pembentukan komite ini dinilai mendesak di tengah kian banyaknya dokter yang gugur akibat menangani pandemi. IDI berharap pemerintah melakukan upaya yang lebih konkret untuk memberikan perlindungan kepada dokter dan tenaga medis.

"Salah satu upaya konkret yang kita harapkan adalah pemerintah membentuk komite perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan," kata Ketua Tim Mitigasi PB IDI Adib Khumaidi, Selasa (15/9/2020), seperti dilansir dari Kompas TV.

Baca juga: Ketua IDI Imbau Warga yang Sakit Tak Keluar Rumah Pakai Transportasi Umum

IDI mencatat sudah 115 dokter yang meninggal dunia sejak menangani Covid-19 di Indonesia yang telah muncul sejak enam bulan terakhir. Jumlah itu belum termasuk tenaga medis lainnya seperti perawat.

Jika seorang dokter dapat melayani 2.500 pasien, hal itu sebanding dengan hilangnya pelayanan kesehatan terhadap 300.000 warga.

Adib mengusulkan, jika pemerintah menyetujui pembentukan komite tersebut, maka harus terintegrasi dengan para stakeholder di bidang kesehatan.

"Baik itu organisasi-organisasi profesi kesehatan yang tentunya membutuhkan tugas-tugas yang lebih konkret ke depan dalam upaya-upaya untuk melakukan perlindungan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, sekaligus melakukan pengawasan di dalam upaya-upaya perlindungan tersebut," ujarnya.

Baca juga: IDI: 115 Dokter Meninggal karena Covid-19, Kematian Tertinggi di Asia

Untuk diketahui, akumulasi kasus positif Covid-19 yang dicatat Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencapai 225.030 orang hingga 15 September 2020.

Dari jumlah tersebut, 161.065 pasien telah dinyatakan sembuh. Sedangkan 8.965 orang dinyatakan meninggal dunia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Nasional
Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Nasional
Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Nasional
Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Nasional
Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Nasional
Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Nasional
Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Nasional
Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Nasional
Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Nasional
Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Ustaz Maaher Belum Pernah Dipanggil untuk Pemeriksaan Pendahuluan

Kuasa Hukum Sebut Ustaz Maaher Belum Pernah Dipanggil untuk Pemeriksaan Pendahuluan

Nasional
Survei TII: Publik Nilai DPR Institusi Paling Korup

Survei TII: Publik Nilai DPR Institusi Paling Korup

Nasional
Jokowi: Buang Jauh-jauh Ego Sektoral, Kita Harus Gerak Cepat dalam Situasi Krisis

Jokowi: Buang Jauh-jauh Ego Sektoral, Kita Harus Gerak Cepat dalam Situasi Krisis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X