Penegakan Hukum Selama Pilkada akan Disorot, Kabareskrim: Netralitas Polri Harga Mati

Kompas.com - 15/09/2020, 20:31 WIB
Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit dalam konferens pers penangkapan terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOKepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit dalam konferens pers penangkapan terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo mengingatkan jajarannya bahwa langkah penegakan hukum akan menjadi sorotan selama Pilkada Serentak 2020.

Maka dari itu, Listyo menginstruksikan jajarannya bekerja secara cermat dan profesional dalam melakukan penegakan hukum.

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk membuktikan bahwa Polri bersikap netral selama perhelatan pilkada tersebut.

"Netralitas Polri adalah harga mati. Para penyidik pahami betul langkah penegakan hukum akan menjadi sorotan publik. Laksanakan secara cermat dan profesional," kata Listyo saat memberi arahan kepada 421 jajaran reserse dan kriminal di seluruh Indonesia secara virtual, seperti dikutip dari keterangan tertulis, pada Selasa (15/9/2020).

Baca juga: Kabareskrim Minta Penyidik Cermat Tentukan Jenis Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Pilkada

Selama Pilkada 2020, Polri menunda semua proses hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan terhadap bakal calon atau calon peserta pilkada yang diduga melakukan tindak pidana.

Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis juga memerintahkan jajarannya tidak memanggil maupun melakukan upaya hukum lain yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu calon.

Arahan Kapolri tersebut tertuang dalam surat telegram nomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tertanggal 31 Agustus 2020.

Akan tetapi, penundaan proses hukum tidak berlaku untuk dugaan tindak pidana pemilihan, tertangkap tangan melakukan tindak pidana yang mengancam keamanan negara, serta tindak pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.

Baca juga: Penanganan Covid-19, Ketua MPR Sarankan Polri Gandeng Tokoh Ketimbang Preman

Untuk penanganan tindak pidana pemilihan, Listyo memerintahkan jajarannya menyiapkan strategi khusus dalam menangani kasus tindak pidana pemilihan.

Diketahui, Polri juga termasuk dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama lembaga penyelenggara pemilu.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X