Penanganan Covid-19, Ketua MPR Sarankan Polri Gandeng Tokoh Ketimbang Preman

Kompas.com - 15/09/2020, 18:06 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Dokumen DPR RIKetua MPR Bambang Soesatyo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Polri menghitung secara cermat rencana pelibatan jeger atau preman di pasar dalam membantu menegakkan protokol kesehatan Covid-19.

"Termasuk dampak psikologis bagi masyarakat secara luas khususnya pedagang di pasar, mengingat pemahaman publik selama ini bahwa hadirnya preman untuk beberapa kondisi sangat meresahkan dan mengganggu kamtibmas," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa(15/9/2020).

Bambang menyarankan, Polri menggandeng tokoh-tokoh yang lebih berpengaruh agar masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Baca juga: Pedagang Sedang Susah, Mau Cari Nafkah Kok Malah Diawasi Preman?

Tokoh-tokoh itu, lanjut Bambang, bisa dari pimpinan Pasar Jaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh-tokoh organisasi.

"Mengingat peran tokoh-tokoh dinilai lebih efektif dan dibutuhkan di kalangan masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang meminta, Polri tetap objektif dan selalu terukur dalam mengambil setiap kebijakan dan mengayomi masyarakat.

Sebelumnya diberitakan, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengatakan Polri berencana melibatkan preman mengawasi penerapan protokol kesehatan di pasar.

Baca juga: Upaya Polri Disiplinkan Penggunaan Masker di Operasi Yustisi, Sanksi hingga Rencana Pelibatan Jeger

Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Gatot menjelaskan, pelibatan preman akan diawasi oleh TNI- Polri.

"Kita menegakkan Perda. Jadi nanti Polri, TNI dengan unsur terkait akan membantu dan mendampingi melaksanakan (penegakan hukum mengenai protokol kesehatan)," kata Gatot dalam rapat, Senin (14/9/2020).

Gatot mengatakan, pihaknya tidak hanya melibatkan preman, tetapi seluruh komunitas masyarakat yang memiliki pemimpin formal dan informal seperti komunitas perkantoran, hobi, dan pasar.

Baca juga: Rencana Pelibatan Preman Awasi Protokol Kesehatan Dinilai Bertentangan dengan Upaya Memberantas Premanisme

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

Nasional
Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X