Satgas Covid-19 Minta Bodetabek Tekan Mobilitas Penduduk Menuju DKI

Kompas.com - 15/09/2020, 17:17 WIB
Sejumlah penumpang berada di dalam rangkaian KRL,  di Jakarta, Senin (14/6/2020). PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mencatat jumlah penumpang kereta rel listrik (KRL) pada hari pertama penerapan PSBB total turun sebanyak 19 persen menjadi 92.546 orang. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarSejumlah penumpang berada di dalam rangkaian KRL, di Jakarta, Senin (14/6/2020). PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mencatat jumlah penumpang kereta rel listrik (KRL) pada hari pertama penerapan PSBB total turun sebanyak 19 persen menjadi 92.546 orang. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta agar pemerintah daerah yang wilayahnya berbatasan dengan DKI Jakarta untuk bisa menekan mobilitas masyarakat ke ibu kota.

Wiku menegaskan pentingnya sinergitas antara DKI Jakarta yang kini tengah memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan wilayah di sekitarnya.

"Kami ingin menyampaikan perlunya sinergitas antar daerah terutama yang bersebelahan. Dalam hal ini contoh yang perlu kita perhatikan bersama adalah daerah-daerah penyangga di seputar DKI Jakarta yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, baik kota maupun kabupaten," kata Wiku dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Baca juga: Dukung PSBB DKI Jakarta, Kabupaten Bogor Perketat 6 Wilayah Ini

Wiku menyebut masyarakat di daerah penyangga ini selama ini memiliki mobilitas tinggi untuk keluar dan masuk wilayah ibu kota.

Oleh karena itu, perlu ada upaya dari pemerintah daerah masing-masing wilayah tersebut untuk juga ikut melakukan pembatasan demi menurunkan penularan Covid-19.

"Agar pemerintah daerah betul-betul dapat menekan kasusnya, menekan mobilitas penduduk, agar potensi penularannya dapat dicegah," kata Wiku.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wiku juga menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek ini sangat diperlukan.

Ia meminta pemda melakukan koordinasi dengan pusat secara rutin.

Baca juga: Tak Ingin Tiru PSBB Jakarta, Pemkot Solo Pilih Opsi Isolasi Wilayah Mulai Tingkat RT

"Agar kondisinya dapat terkendali dan setiap bantuan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dapat dikerahkan dari pemerintah pusat. Maupun juga bantuan kebijakan dan peraturan dari daerah sekitarnya," kata dia.

Seperti diketahui, DKI Jakarta sudah melakukan pengetatan PSBB sejak Senin kemarin dan akan berlangsung dalam waktu dua pekan.

Dengan pengetatan ini, maka sejumlah aktivitas ekonomi dan sosial yang semula sudah dilonggarkan kini kembali dibatasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X