Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini 16 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang Lolos Seleksi Kualitas KY

Kompas.com - 15/09/2020, 17:11 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 16 orang calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (Tipikor) dinyatakan lolos seleksi kualitas untuk ditempatkan di Mahkamah Agung (MA) tahun 2020 oleh Komisi Yudisial (KY).

Hal itu dikatakan Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriciada Azhari melalui telekonferensi, Selasa (15/9/2020).

"Kemudian untuk calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung jumlah yang lolos adalah 16 orang," kata Aidul.

Baca juga: ICW: Hakim Tipikor Abaikan Prinsip Pencabutan Hak Politik dalam Vonis Romy

Aidul mengatakan, dari 16 calon hakim ad hoc tipikor yang lolos seleksi, 12 berjenis kelamin laki-laki dan empat orang perempuan.

Mereka memiliki dengan latar belakang profesi sebagai hakim sebanyak 15 orang dan advokat satu orang.

Ia melanjutkan, secara keseluruhan ada 30 calon hakim agung dan calon hakim ad hoc untuk MA yang lolos seleksi kualitas.

Para calon hakim yang lolos nantinya akan mengikuti seleksi tahap ketiga, yakni seleksi kesehatan dan kepribadian.

Baca juga: Hakim Tipikor Tolak Eksepsi Wawan, Ini Alasannya...

Tahapan seleksi tersebut rencananya akan dilaksanakan pada minggu ketiga Oktober 2020.

Berikut daftar nama calon hakim ad hoc tipikor yang lolos seleksi kualitas di KY:

1. Banelaus Naipospos, Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Gorontalo

2. Chairul Sutrisno, Advokat

3. Dicky Risman, Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung

4. Felix Da Lopez, Hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri Medan

5. Florentia Switi Andari, Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta

6. M Fathan Riyadhi, Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banda Aceh

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com