BIN: Pasukan Khusus Rajawali merupakan Kode Sandi Dikintelsus, Bukan Unit Tersendiri

Kompas.com - 15/09/2020, 09:59 WIB
Juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto. KOMPAS.com/ Fabian Januarius KuwadoJuru bicara BIN Wawan Hari Purwanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi VII Badan Intelijen Negara ( BIN) Wawan Hari Purwanto membantah bahwa pihaknya memiliki pasukan khusus sebagaimana ramai diberitakan.

Wawan menjelaskan, pasukan khusus Rajawali merupakan kode sandi untuk Pendidikan Intelijen Khusus (Dikintelsus). Tujuannya agar personel BIN memahami tugas dan dinamika di lapangan terkait intelijen tempur, taktik dan teknik intelijen di medan hutan, perkotaan, serta peningkatan kapabilitas SDM.

"Ini bukan pasukan (unit) tersendiri, namun kepelatihan intelijen khusus yang diberikan kepada personel BIN yang bertugas di lapangan (bersama TNI, Polri)," kata Wawan dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9/2020).

Baca juga: Saat BIN Pamerkan Pasukan Khusus Bernama Rajawali...

Wawan menuturkan, pelatihan itu dilaksanakan berdasarkan evaluasi terhadap hasil operasi satgas di wilayah konflik. Ia mengatakan, personel BIN di Papua ada yang telah gugur dan terluka.

Menurut Wawan, penutupan Dikintelsus selalu diwarnai dengan atraksi keterampilan, baik bela diri, teknologi informasi, bahan peledak atau keterampilan senjata, serta simulasi penumpasan ATHG (ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan) lainnya.

Pendidikan ini, kata Wawan, ditujukan untuk mengasah kemampuan dalam mengatasi tugas khusus yang berat dan medan yang sulit.

Baca juga: BIN Dinilai Tak Boleh Punya Pasukan Pemukul, Kecuali...

Setelah selesai pendidikan, mereka diterjunkan untuk tugas klandestin di berbagai sasaran yang menjadi titik ATHG. Mereka terjun seorang diri ataupun bekerja dengan tim kecil (satgas).

Wawan menegaskan, Dikintelsus tak dibentuk menjadi sebuah pasukan, tetapi akan diterjunkan secara personal atau mandiri di wilayah tugas.

Dengan demikian, peserta Dikintelsus bukan pasukan tempur, meski latihannya adalah latihan parakomando.

"Diklat seperti ini biasa dilakukan di BIN, semua ditujukan untuk menciptakan insan intelijen yang tangguh guna melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, serta menjaga keselamatan 267 juta rakyat Indonesia," kata Wawan.

"Saya juga mantan rektor STIN yang sekarang disebut gubernur, sehingga paham akan sistem pendidikan yang diterapkan di BIN. Setelah selesai pendidikan, mereka kembali ke unit tugas masing-masing sesuai tupoksinya," tutur dia.

Baca juga: BIN Bentuk Pasukan Khusus, Syarif Hasan: Berpotensi Timbulkan Masalah

Wawan mengatakan, atraksi penutupan pendidikan adalah simulasi hasil pendidikan yang mencerminkan ketangguhan skill, spirit, stamina, keberanian, wawasan, dan pendekatan personal yang baik dan dibarengi kecepatan bertindak jika ada ATHG.

Ia menekankan, tidak tepat bila ada pihak yang mengaitkan pelatihan ini dengan Schutz Staffel Nazi Jerman.

"Jadi tidak ada pasukan di BIN, penamaan pasukan khusus Rajawali adalah kode sandi pendidikan yang selalu berubah kodenya di setiap jenis pendidikan," lanjut Wawan.

Polemik dugaan pasukan khusus BIN ini kali pertama mencuat ke publik melalui rekaman video Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang diunggah di akun instragam pribadinya @bambang.soesatyo.

Baca juga: Bamsoet Klarifikasi soal Keberadaan Pasukan Khusus BIN

Video berdurasi 38 detik itu menunjukkan, pasukan khusus ini mengenakan seragam serba hitam lengkap dengan senjata laras panjang.

Selain itu, beberapa personel juga tampak menggunakan seragam kamuflase militer.

Mereka memperagakan parade militer di hadapan Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono, beserta sejumlah jenderal.

Bamsoet, sapaan karib Bambang Soesetyo, menyanjung keberadaan pasukan khusus tersebut.

" Pasukan khusus intelijen Rajawali BIN memang beda. Selamat! Penampilan yang luar biasa. Jaga Indonesia. Jaga NKRI," tulis Bamsoet di Instagram pribadinya pada Rabu (9/9/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Terapkan Isolasi Berlapis untuk Antisipasi Mutasi Virus Corona

Satgas Covid-19 Terapkan Isolasi Berlapis untuk Antisipasi Mutasi Virus Corona

Nasional
Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung Pada Wacana Hukuman Mati

Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung Pada Wacana Hukuman Mati

Nasional
Wapres: Peningkatan Kualitas SDM di NTB Masih Jadi Tantangan

Wapres: Peningkatan Kualitas SDM di NTB Masih Jadi Tantangan

Nasional
Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

Nasional
Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Nasional
IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

Nasional
Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Nasional
Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Nasional
353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

Nasional
Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Nasional
Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Nasional
Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Nasional
Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Nasional
Tinjau Vaksinasi Covid-19 bagi Ulama, Menkes Ucapkan Terima Kasih

Tinjau Vaksinasi Covid-19 bagi Ulama, Menkes Ucapkan Terima Kasih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X