Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BIN: Pasukan Khusus Rajawali merupakan Kode Sandi Dikintelsus, Bukan Unit Tersendiri

Kompas.com - 15/09/2020, 09:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto membantah bahwa pihaknya memiliki pasukan khusus sebagaimana ramai diberitakan.

Wawan menjelaskan, pasukan khusus Rajawali merupakan kode sandi untuk Pendidikan Intelijen Khusus (Dikintelsus). Tujuannya agar personel BIN memahami tugas dan dinamika di lapangan terkait intelijen tempur, taktik dan teknik intelijen di medan hutan, perkotaan, serta peningkatan kapabilitas SDM.

"Ini bukan pasukan (unit) tersendiri, namun kepelatihan intelijen khusus yang diberikan kepada personel BIN yang bertugas di lapangan (bersama TNI, Polri)," kata Wawan dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9/2020).

Baca juga: Saat BIN Pamerkan Pasukan Khusus Bernama Rajawali...

Wawan menuturkan, pelatihan itu dilaksanakan berdasarkan evaluasi terhadap hasil operasi satgas di wilayah konflik. Ia mengatakan, personel BIN di Papua ada yang telah gugur dan terluka.

Menurut Wawan, penutupan Dikintelsus selalu diwarnai dengan atraksi keterampilan, baik bela diri, teknologi informasi, bahan peledak atau keterampilan senjata, serta simulasi penumpasan ATHG (ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan) lainnya.

Pendidikan ini, kata Wawan, ditujukan untuk mengasah kemampuan dalam mengatasi tugas khusus yang berat dan medan yang sulit.

Baca juga: BIN Dinilai Tak Boleh Punya Pasukan Pemukul, Kecuali...

Setelah selesai pendidikan, mereka diterjunkan untuk tugas klandestin di berbagai sasaran yang menjadi titik ATHG. Mereka terjun seorang diri ataupun bekerja dengan tim kecil (satgas).

Wawan menegaskan, Dikintelsus tak dibentuk menjadi sebuah pasukan, tetapi akan diterjunkan secara personal atau mandiri di wilayah tugas.

Dengan demikian, peserta Dikintelsus bukan pasukan tempur, meski latihannya adalah latihan parakomando.

"Diklat seperti ini biasa dilakukan di BIN, semua ditujukan untuk menciptakan insan intelijen yang tangguh guna melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, serta menjaga keselamatan 267 juta rakyat Indonesia," kata Wawan.

"Saya juga mantan rektor STIN yang sekarang disebut gubernur, sehingga paham akan sistem pendidikan yang diterapkan di BIN. Setelah selesai pendidikan, mereka kembali ke unit tugas masing-masing sesuai tupoksinya," tutur dia.

Baca juga: BIN Bentuk Pasukan Khusus, Syarif Hasan: Berpotensi Timbulkan Masalah

Wawan mengatakan, atraksi penutupan pendidikan adalah simulasi hasil pendidikan yang mencerminkan ketangguhan skill, spirit, stamina, keberanian, wawasan, dan pendekatan personal yang baik dan dibarengi kecepatan bertindak jika ada ATHG.

Ia menekankan, tidak tepat bila ada pihak yang mengaitkan pelatihan ini dengan Schutz Staffel Nazi Jerman.

"Jadi tidak ada pasukan di BIN, penamaan pasukan khusus Rajawali adalah kode sandi pendidikan yang selalu berubah kodenya di setiap jenis pendidikan," lanjut Wawan.

Polemik dugaan pasukan khusus BIN ini kali pertama mencuat ke publik melalui rekaman video Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang diunggah di akun instragam pribadinya @bambang.soesatyo.

Baca juga: Bamsoet Klarifikasi soal Keberadaan Pasukan Khusus BIN

Video berdurasi 38 detik itu menunjukkan, pasukan khusus ini mengenakan seragam serba hitam lengkap dengan senjata laras panjang.

Selain itu, beberapa personel juga tampak menggunakan seragam kamuflase militer.

Mereka memperagakan parade militer di hadapan Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono, beserta sejumlah jenderal.

Bamsoet, sapaan karib Bambang Soesetyo, menyanjung keberadaan pasukan khusus tersebut.

"Pasukan khusus intelijen Rajawali BIN memang beda. Selamat! Penampilan yang luar biasa. Jaga Indonesia. Jaga NKRI," tulis Bamsoet di Instagram pribadinya pada Rabu (9/9/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com