Saat Pilkada Kembali Diwarnai Fenomena Bakal Paslon Tunggal...

Kompas.com - 15/09/2020, 07:39 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis data daerah penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dengan satu bakal pasangan calon (paslon) yang mendaftar sebagai peserta.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, ada 25 daerah dengan bakal paslon tunggal pada Pilkada 2020, Para bakal paslon tunggal itu status pendaftarannya telah diterima oleh KPU.

Data ini tercatat setelah KPU memperpanjang masa pendaftaran pada 11 hingga 13 September 2020. Perpanjangan ini diperuntukkan bagi daerah yang hanya terdapat satu bakal paslon.

"Jumlah daerah yang terdapat calon tunggal sebanyak 25 Kabupaten/kota," ujar Ilham melalui rilis resmi KPU, Senin (14/9/2020).

Baca juga: KPU: Ada 25 Daerah Penyelenggara Pilkada dengan Bakal Paslon Tunggal

Daerah dengan bakal paslon tunggal terdiri dari kabupaten dan kota. Ilham memastikan tidak ada provinsi penyelenggara pilkada yang memiliki paslon tunggal.

Dari data KPU, mayoritas paslon tunggal berada di Provinsi Jawa Tengah. Tercatat enam kabupeten/kota dengan calon tunggal, yakni Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kota Semarang, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonosobo.

Kemudian, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Gunungsitoli dan Kota Pematangsiantar di Sumatera Utara.

Di Sumatera Barat terdapat satu kabupaten dengan bakal paslon tunggal, yakni Kabupaten Pasaman.

Selanjutnya di Sumatera Selatan tercatat dua kabupaten, yakni Kabupten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ada pula bakal paslon tunggal di Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ngawi di Jawa Timur, Kabupaten Badung dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Soppeng di Sulawesi Selatan dan Kabupaten Mamuju Tengah di Sulawesi Barat.

Baca juga: Ini Daftar 25 Daerah dengan Bakal Paslon Tunggal di Pilkada 2020

 

Terakhir, di Papua Barat ada tiga kabupaten dengan bakal paslon tunggal, yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Arfak dan Kabupaten Raja Ampat.

Seluruh bakal paslon tunggal tersebut tercatat maju dari jalur parpol.

Menurut tahapan Pilkada 2020, para bakal paslon tunggal itu nantinya juga akan menjalani tahapan selanjutnya, yakni verifikasi persyaratan pencalonan dan tes kesehatan.

Setelah dua tahap itu selesai, KPU akan melaksanakan penetapan paslon peserta Pilkada 2020 pada 23 September.

Kecenderungan jumlah paslon tunggal naik

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, ada kecenderungan jumlah paslon tunggal peserta Pilkada mengalami kenaikan.

"Benar, ada kecenderungan (terus meningkat)," ujar Ilham saat dikonfirmasi Kompas.com pada Senin (14/9/2020).

Berdasarkan catatan pemberitaan Kompas.com yang bersumber dari data KPU, terlihat jumlah paslon tunggal meningkat sejak 2015.

Baca juga: Persoalan Pilkada Calon Tunggal: Kampanye Kotak Kosong Dituduh Ajak Golput

Pada Pilkada 2015 paslon tunggal hanya didapati di tiga daerah. Jumlah itu meningkat menjadi sembilan paslon di Pilkada tahun 2017.

Pada Pilkada 2018, jumlah paslon tunggal kembali naik menjadi 16.

Hal senada diungkapkan oleh Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama. Data yang dirangkum Perludem, pada Pilkada 2015, ada tiga paslon tunggal di tiga daerah.

Pada Pilkada 2017 ada sembilan paslon tunggal di sembilan daerah. Kemudian Pilkada 2018, ada 16 paslon tunggal di 16 daerah.

Jika 25 bakal paslon tunggal nantinya memenuhi syarat, akan ada 25 paslon tunggal pada Pilkada 2020.

Strategi pemenangan pilkada

Heroik menilai, meningkatnya jumlah bakal pasangan calon (paslon) tunggal pada pilkada tahun ini tidak lepas dari faktor strategi untuk memenangkan kontestasi.

Selain itu, ada faktor syarat pencalonan yang cukup berat bagi kandidat.

"Kami melihat pada 2020 ini selain faktor syarat pencalonan yang berat, kehadiran (banyak) paslon tunggal juga menjadi strategi pemenangan," ujar Heroik, Senin (14/9/2020).

"Hal ini dianggap sebagai cara cepat untuk memenangkan kontestasi Pilkada," tutur dia.

Baca juga: Perludem: Fenomena Bakal Calon Tunggal Jadi Strategi Menangkan Pilkada

 

Indikasinya, kata Heroik, terlihat sejumlah bakal paslon tunggal yang didukung hampir 100 persen kursi di DPRD. Dengan kata lain, banyak parpol yang mengusung bakal paslon tunggal itu.

Indikasi lainnya, bakal paslon tersebut merupakan petahana atau punya latar belakang kekerabatan dengan petahana atau parpol.

"Itu merupakan modal awal, yang bisa dijadikan shortcut. Sehingga jalannya lebih mulus untuk meraih suara terbanya. Sehingga bakal paslon tunggal menjadi tren strategi pemenangan," kata Heroik.

Dampak pandemi Covid-19

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyebut, para bakal paslon tunggal pada Pilkada 2020 masih didominasi petahana.

Hampir dapat dipastikan mereka nantinya bisa meraih kemenangan melawan kotak kosong.

"Yang maju mayoritas masih petahana. Ada kepala daerah dan wakil kepala daerah maju kembali. Sisanya petahana lainnya," ujarnya ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (14/9/2020).

Arya juga melihat naiknya jumlah bakal paslon tunggal juga dipengaruhi kondisi pandemi Covid-19.

Sebab, syarat bagi individu untuk maju di Pilkada baik dari jalur parpol maupun perseorangan sama-sama berat.

Baca juga: Peneliti Sebut Fenomena Calon Tunggal di Pilkada 2020 Dampak Pandemi

 

Hal ini ada kaitannya dengan "biaya politik" dan kondisi parpol atau investor politik di masa pandemi.

Di sisi lain, jika nantinya hanya ada satu paslon dalam kontestasi Pilkada di sebuah daerah, maka "biaya politik" akan jauh lebih murah.

Sebab, satu paslon tidak perlu bersaing dengan paslon lain dalam kampanye maupun sosialisasi.

"Kondisi pandemi ini juga mempengaruhi. Tentu dengan paslon tunggal, biaya politik bisa lebih sedikit. Di sisi lain, kemenangan sudah hampir pasti," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Belum Ada Penelitan Tunjukkan Virus Corona B.1.1.7 Lebih Mematikan

Jokowi: Belum Ada Penelitan Tunjukkan Virus Corona B.1.1.7 Lebih Mematikan

Nasional
Jokowi: Indonesia Telah Memiliki 38 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Jokowi: Indonesia Telah Memiliki 38 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
VIDEO: Cerita Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami soal Penyakit dan Stigma yang Dialaminya

VIDEO: Cerita Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami soal Penyakit dan Stigma yang Dialaminya

Nasional
Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X