Menkumham Ajukan Tambahan Anggaran Rp 1,4 Triliun

Kompas.com - 14/09/2020, 20:20 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker tersebut membahas persiapan kenormalan baru di lembaga pemasyarakatan (LP) dan Imigrasi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker tersebut membahas persiapan kenormalan baru di lembaga pemasyarakatan (LP) dan Imigrasi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, pihaknya mengajukan tambahan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 1,469 triliun dengan pagu anggaran Rp 16,9 triliun.

"Kami mohon kalau masih memungkinkan, karena usulan kami itu (usulan pagu indikatif) adalah Rp 18,4 triliun, tapi yang kami dapat pagu anggaran Rp 16,9 triliun, jika dimungkinkan ada penambahan untuk sasaran yang kami sampaikan di dalam program-program di Kemenkumham," kata Yasonna dalam rapat kerja di Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020).

Baca juga: Dua Pegawai Kanwil Kemenkumham Bali Positif Covid-19, Kantor Tetap Dibuka

Awalnya, Yasonna mengatakan, pagu anggaran Kemenkumham mengalami kenaikan sebesar Rp 1,6 triliun dari pagu indikatif yang sebelumnya ditentukan Menteri Keuangan sebesar Rp15,3 triliun.

Yasonna mengatakan, kenaikan anggaran Rp 1,6 triliun itu diperuntukkan bagi pembangunan Lapas Nusa Kambangan, pengadaan peralatan napi, sarpras UPT Pemasyarakatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penguatan internal dan manajemen umum.

"Untuk Lapas Nusa Kambangan sesuai perintah bapak presiden, beliau memerintahkan ada penambahan lapas, kalau dalam rancangan kita ada 4 di sana, terakhir kita pikirkan jadi 3 karena kita perlu pengadaan peralatan dan penambahan ruangan, blok, dan lapas di luar daerah yang over capacity dan ada yang terbakar karena kerusuhan," papar Yasonna.

Baca juga: Menkumham Klaim Tidak Ada Pelanggaran Dalam Penerbitan Paspor Djoko Tjandra

Namun, Yasonna mengatakan, pagu anggaran 2020 juga digunakan untuk program-program lain seperti pembentukan regulasi, peningkatan pelayanan hukum, hingga penanganan korban pelanggaran HAM masa lalu sehingga masih terdapat kekurangan anggaran.

Berdasarkan hal tersebut, ia berharap Komisi III DPR dapat mendukung penambahan anggaran sebesar Rp1,469 triliun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Ada 69.926 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Desember: Ada 69.926 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X