Alokasi Anggaran Kemensos Masih Difokuskan Pada Program Perlindungan Sosial

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) Hartono Laras menyampaikan, dalam usulan anggaran Kemensos, alokasi terbesar masih difokuskan kepada prioritas nasional dalam program perlindungan sosial.

Hal itu ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas pendalaman pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2021 dan Isu Aktual di Ruang Komisi VIII, Senin (14/9/2020).

"Alokasi anggaran prioritas nasional dalam program perlindungan sosial mencapai Rp 91.005.985.946.000 atau 98,04 persen, selebihnya untuk dukungan manajemen," katanya.

Hartono mengatakan, jumlah anggaran tersebut tersebar di masing-masing unit kerja (UKE) Eselon I Kemensos.

Baca juga: Cek Data Penerima Bansos di Situs Kemensos, Ini yang Harus Disiapkan

"Masing-masing pimpinan UKE I menjelaskan, alokasi dan penggunaan anggaran untuk merespon dampak Covid-19 dan penguatan program yang tertunda," kata Hartono.

Adapun program yang dimaksud, yakni Direktorat Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) dengan program Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2021.

"Program BST tersebut tentunya disamping program kartu sembilan bahan pokok (sembako)," kata Hartono seperti dalam keterangan tertulisnya.

Kemudian, sambung Hartono, untuk Direktorat Jendral (Ditjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), akan melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan menambah cakupan komponennya.

Baca juga: Benarkah Peserta PKH yang Terima BST Rp 500.000 Diminta Mengembalikan? Ini Penjelasan Kemensos

"Ditjen Rehabilitasi Sosial (Rehsos) akan memperkuat program Asistensi Rehsos di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani 5 klater sasaran dan sarana prasarana balai Rehsos," tuturnya.

Tak hanya itu, Hartono mengatakan, Ditjen Pemberdayaan Sosial akan melakukan redesign kube menjadi program kewirausahaan sosial (ProKus) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

"Termasuk juga Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) tahun 2021 yang akan melakukan program pembangunan gedung Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung," imbuhnya.

Pengelolaan DTKS

Hartono menyatakan, Kemensos juga memberikan perhatian penting dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Dalam pagu atau jumlah anggaran tertinggi 2021, dialokasikan Rp1.355.917.176.000 untuk Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) sebagai bagian penyempurnaan DTKS," tuturnya.

Selain itu, menurut Hartono, Kemensos menetapkan sasaran warga miskin atau rentan dalam DTKS mengalami peningkatan cakupan, yakni menjadi 60 persen masyarakat dengan pendapatan terbawah.

“Presentase tersebut setara dengan 41.697.344 rumah tangga, atau 162.003.487 jiwa,” kata Hartono.